Jakarta, Obsessionnews - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran pembantunya untuk menyempurnakan mekanisme penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) agar sampai ke tangan yang berhak. Presiden juga meminta beras Raskin yang didistribusikan adalah beras yang layak konsumsi. Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas yang membahas perbaikan kebijakan program Raskin 2016, di kantor presiden Jakarta, Senin (22/6/2015). Menurut Presiden, penyaluran Raskin merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Selain berfungsi menstabilisasi harga, program Raskin juga mendukung ketersediaan stok di Bulog dengan harga yang bisa dijangkau rakyat. “(Tapi) saya masih  menerima laporan tentang permasalahan raskin. Di antaranya pagu anggaran yang tidak cukup untuk rumah tangga sasaran (RTS). Ini karena data penerima raskin tidak sinkron, sehingga mekanisme penyaluran tidak berjalan dengan baik,” kata Presiden. Presiden memandang perlunya mekanisme distribusi Raskin dievaluasi agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran. Sistem yang sudah berjalan saat ini tetap bisa diteruskan dengan beberapa  perbaikan validasi data penerima (RTS). Begitu pula kualitas beras harus dijaga agar layak konsumsi. Selebihnya harus ada pemantauan dan evaluasi program Raskin secara reguler. Terakhir, Presiden menaruh perhatian khusus terhadap masalah kerawanan pangan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Presiden, meskipun masalah di sana sudah ditangani, namun kenyataannya pemberitaan tentang kerentanan pangan di NTT masih terus berlangsung. "Ini perlu dicek ke pemerintah daerah," kata Presiden. Program penyaluran sudah dimulai sejak 1998. Pada 2002 RASKIN diperluas fungsinya sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat, bukan sekadar jaring pengaman sosial (social safety net). (Has)