Jakarta, Obsessionnews - Dulu, beberapa dekade yang lalu, Indonesia memang termasuk salah satu negara pengekspor minyak dan gas. Tapi sekarang, ceritanya lain lagi. Makanya perlu dilakukan revitalisasi bahkan transformasi soal ini. Selama ini, baik pemerintah maupun rakyat Indonesia masih menganggap diri sebagai negara yang kaya akan energi. Akhirnya, di dalam tata kelola minyak dan gas juga berpikir seperti itu. Tapi fakta yang disodorkan kenyataan saat ini, sangat tergantung oleh suplay dari luar negeri. "Yang jadi masalah, carut marut tata kelola migas ketergantungan kita yang sangat tinggi. Dulu tidak pernah dirasakan karena cadangan banyak," kata Hari Purnomo, anggota Komisi VII DPR RI dalam diskusi Tata Kelola Energi Era Jokowi-JK yang digagas AKTUAL FORUM di Jakarta, Minggu (31/5). Di dalam persoalan energi, Hari menegaskan seharusnya pemerintah berperan aktif dan tidak menyerahkannya pada mekanisme pasar. Ini, kalau pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan benar-benar mau berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan kekayaan negara. Tata kelola minyak dan gas, menurut hari berubah drastis dan makin diperparah setelah lahirnya Undang-Undang Migas tahun 2001 lalu ditambah ketergantungan suplay dari luar negeri. "Kenapa pada saat itu kok bisa melahirkan Undang-Undang seperti itu? Tata kelola migas berubah sama sekali dan makin parah kita mulai tergantung pada impor yang makin besar," kata Hari. (MBJ)