Faisal Tuding Hatta Rajasa Biang Keladi Kekacauan Industri Bauksit
Jakarta, Obsessionnews – Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian yang juga besan mantan Presiden SBY, dituding sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional saat ini. Tudingan itu dilontarkan oleh pengamat ekonomi Faisal Basri dalam acara Kompasiana Seminar Nasional bertema Kondisi Terkini, Harapan dan Tantangan di Masa Depan Industri Pertambangan Bauksit dan Smelter Alumina Indonesia di Jakarta, Senin (25/5/2015). [caption id="attachment_41230" align="alignright" width="380"]
Faisal Basri[/caption] "Hatta Rajasa biang keladinya. Ini tunjuk nama aja deh biar semua jelas," ujar mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu. (Baca: Faisal Basri Ditantang Ungkap Nama-nama Mafia Migas di Kantongnya) Faisal menilai apa yang dilakukan Hatta ketika menjabat sebagai menteri ada kaitannya dengan langkahnya untuk maju dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Menurutnya, pada awal 2014 lalu peranan Hatta Radjasa melarang ekspor mineral mentah (raw material) termasuk bauksit sangat besar. Berbagai pembahasan aturan pelarangan ekspor bauksit dibahas di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian dengan berbagai menteri terkait. Akhirnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014. Aturan itu, kata Faisal, membuat industri bauksit nasional hancur karena semua perusahaan bauksit tak lagi diperbolehkan mengekspor bauksit yang merupakan bahan mentah pembuatan aluminium. Menurut Faisal, pelarangan ekspor bauksit itu merupakan permintaan perusahaan aluminium terbesar Rusia, yaitu UC Rusal, yang saat itu berencana menanamkan investasinya di Indonesia untuk membuat pabrik pengolahan bauksit (smelter alumina) di Kalimantan. Akibat pelarangan ekspor bauksit itu, sebanyak pasokan 40 juta ton bauksit dari industri nasional untuk dunia internasional menghilang. Dampaknya, kata dia, harga alumina Rusal di dunia internasional melonjak. Faisal mengungkapkan, tahun 2007 Rusal sudah pernah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Antam membuat smelter, tetapi tidak jadi. Lalu pada 2014 dibuat lagi MoU dengan Suryo Sulisto. Untuk investasi Rusal tersebut, pemerintah memenuhi syarat Rusal untuk melarang ekspor. Sekitar 40 juta ton bauksit hilang di pasaran sehingga harga naik dan saham Rusal naik, untungnya ratusan juta dollar. Sementara itu, industri bauksit nasional justru kehilangan potensi devisa Rp 17,6 triliun per tahun, penerimaan pajak Rp 4,09 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 595 miliar. Bahkan, Faisal mengaitkan keuntungan Rusal dan kebijakan pelarangan ekspor bauksit yang dipimpin Hatta Rajasa itu dengan upaya politik. Pasalnya, sebut Faisal, saat itu Hatta Rajasa maju dalam Pilpres 2014 sebagai calon wakil presiden. "Jadi, sudah nyata yang paling untung itu Rusal. Ini mau pemilu, pilpres, dan Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden," katanya. Sementara itu Hatta Rajasa membantah tudingan Faisal. Menurutnya apa yang dikemukakan Faisal sebagai fitnah. Dalam akun twitternya, @hattarajasa, Senin (25/5) malam, dia menyatakan dia merasa perlu menjelaskan karena namanya disebut. Menurutnya, penjelasan ini tentu baik bagi masyarakat, untuk mengetahui duduk masalahnya. Hatta menyatakan tidak benar ia selaku Menko membuat kebijakan melarang ekspor mineral bauksit. Menurutnya, pelarangan tersebut adalah perintah UU No 4 Tahun 2009 yang harus dijalankan selambat-lambatnya 12 Januari 2014. “Sebagai Menko, adalah kewajiban saya untuk memastikan bahwa UU tersebut dapat dijalankan. Adapun peraturan teknisnya menjadi wewenang Kementerian ESDM,” cuitnya dalam akun twitternya. Hatta menjelaskan, lahirnya UU tersebut, terutama pelarangan ekspor bahan mentah (diproses dan dimurnikasi di dalam negeri) mendapat dukungan positif, dan sekaligus mengakhiri era Indonesia hanya menjual bahan mentah. Menurutnya, ketika itu kita banyak mendapat tekanan dari pihak asing agar kita tidak memberlakukan UU tersebut. Namun kita tetap konsisten menjalankan UU. Perihal tuduhan lain Faisal terkait keikutsertaannya di Pilpres, Hatta menjelaskan bahwa itu tidak ada kaitan sama sekali dengan pemberlakuan UU ini. Apalagi sampai dikaitkan dengan perusahaan Rusal Rusia. “Saya tidak bisa didikte asing untuk kepentingan nasional kita!” cuitnya. Hatta yang juga mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) secara pribadi merasa bersyukur kita bisa mengonservasi, menata sumber daya mineral kita, tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah. “Saya yakin putra-putri kita mampu mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Dan itulah salah satu prasyarat untuk kita menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang maju, bangsa yang tidak tergantung bangsa lain,” cuitnya. (Arif RH)
Faisal Basri[/caption] "Hatta Rajasa biang keladinya. Ini tunjuk nama aja deh biar semua jelas," ujar mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu. (Baca: Faisal Basri Ditantang Ungkap Nama-nama Mafia Migas di Kantongnya) Faisal menilai apa yang dilakukan Hatta ketika menjabat sebagai menteri ada kaitannya dengan langkahnya untuk maju dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Menurutnya, pada awal 2014 lalu peranan Hatta Radjasa melarang ekspor mineral mentah (raw material) termasuk bauksit sangat besar. Berbagai pembahasan aturan pelarangan ekspor bauksit dibahas di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian dengan berbagai menteri terkait. Akhirnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014. Aturan itu, kata Faisal, membuat industri bauksit nasional hancur karena semua perusahaan bauksit tak lagi diperbolehkan mengekspor bauksit yang merupakan bahan mentah pembuatan aluminium. Menurut Faisal, pelarangan ekspor bauksit itu merupakan permintaan perusahaan aluminium terbesar Rusia, yaitu UC Rusal, yang saat itu berencana menanamkan investasinya di Indonesia untuk membuat pabrik pengolahan bauksit (smelter alumina) di Kalimantan. Akibat pelarangan ekspor bauksit itu, sebanyak pasokan 40 juta ton bauksit dari industri nasional untuk dunia internasional menghilang. Dampaknya, kata dia, harga alumina Rusal di dunia internasional melonjak. Faisal mengungkapkan, tahun 2007 Rusal sudah pernah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Antam membuat smelter, tetapi tidak jadi. Lalu pada 2014 dibuat lagi MoU dengan Suryo Sulisto. Untuk investasi Rusal tersebut, pemerintah memenuhi syarat Rusal untuk melarang ekspor. Sekitar 40 juta ton bauksit hilang di pasaran sehingga harga naik dan saham Rusal naik, untungnya ratusan juta dollar. Sementara itu, industri bauksit nasional justru kehilangan potensi devisa Rp 17,6 triliun per tahun, penerimaan pajak Rp 4,09 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 595 miliar. Bahkan, Faisal mengaitkan keuntungan Rusal dan kebijakan pelarangan ekspor bauksit yang dipimpin Hatta Rajasa itu dengan upaya politik. Pasalnya, sebut Faisal, saat itu Hatta Rajasa maju dalam Pilpres 2014 sebagai calon wakil presiden. "Jadi, sudah nyata yang paling untung itu Rusal. Ini mau pemilu, pilpres, dan Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden," katanya. Sementara itu Hatta Rajasa membantah tudingan Faisal. Menurutnya apa yang dikemukakan Faisal sebagai fitnah. Dalam akun twitternya, @hattarajasa, Senin (25/5) malam, dia menyatakan dia merasa perlu menjelaskan karena namanya disebut. Menurutnya, penjelasan ini tentu baik bagi masyarakat, untuk mengetahui duduk masalahnya. Hatta menyatakan tidak benar ia selaku Menko membuat kebijakan melarang ekspor mineral bauksit. Menurutnya, pelarangan tersebut adalah perintah UU No 4 Tahun 2009 yang harus dijalankan selambat-lambatnya 12 Januari 2014. “Sebagai Menko, adalah kewajiban saya untuk memastikan bahwa UU tersebut dapat dijalankan. Adapun peraturan teknisnya menjadi wewenang Kementerian ESDM,” cuitnya dalam akun twitternya. Hatta menjelaskan, lahirnya UU tersebut, terutama pelarangan ekspor bahan mentah (diproses dan dimurnikasi di dalam negeri) mendapat dukungan positif, dan sekaligus mengakhiri era Indonesia hanya menjual bahan mentah. Menurutnya, ketika itu kita banyak mendapat tekanan dari pihak asing agar kita tidak memberlakukan UU tersebut. Namun kita tetap konsisten menjalankan UU. Perihal tuduhan lain Faisal terkait keikutsertaannya di Pilpres, Hatta menjelaskan bahwa itu tidak ada kaitan sama sekali dengan pemberlakuan UU ini. Apalagi sampai dikaitkan dengan perusahaan Rusal Rusia. “Saya tidak bisa didikte asing untuk kepentingan nasional kita!” cuitnya. Hatta yang juga mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) secara pribadi merasa bersyukur kita bisa mengonservasi, menata sumber daya mineral kita, tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah. “Saya yakin putra-putri kita mampu mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Dan itulah salah satu prasyarat untuk kita menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang maju, bangsa yang tidak tergantung bangsa lain,” cuitnya. (Arif RH)
Share:
