Jakarta, Obsessionnews - Pengamat politik Dr Muhammad AS Hikam yang juga Wakil Rektor President University meyakini, islah kedua kubu di Partai Golkar yang diwacanakan paska keluarnya putusan PTUN tidak akan bisa menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar. Pasalnya, ada tiga konsekuensi politik dari wacana islah yang dijajaki Aburizal Bakrie (ARB) dengan bantuan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tersebut. Pertama, islah yang dilandasi platform kembali ke khittah Munas Riau 2009 secara politik akan merugikan kubu Agung Laksono. Menurut Hikam, kalaupun dibayangkan Golkar akan bisa ikut Pilkada dan berjaya, tetapi yang akan menangguk keuntungan dukungan adalah kubu ARB. "Sebab, para DPD-DPD akan cenderung memilih pada status quo yangsecara politis berarti dukungan kepada ARB karena dianggap berhasil menyatukan kembali kekuatan Golkar," tandas Hikam dalam laman facebook-nya, Minggu (24/5/2015). Kedua, lanjut dia, kalaupun kubu Agung Laksono menerima islah agar pendukungnya juga bisa ikut Pilkada, namun tanpa jaminan posisi ketua umum maka masa depannya dalam Munas rekonsiliasi pada 2016 akan sangat rawan (precarious). Terkait hal ini, ARB sendiri dengan tegas menyatakan islah bisa dilakukan asal dirinya tidak melepas jabatan ketua umum. Ketiga, islah dengan landasan kembali ke khittah Munas 2009 akan mempengaruhi konstelasi Fraksi Partai Golkar di parlemen (DPR). "Kekuatan politisi pendukung ical jelas akan kian kuat dan mengontrol kebijakan partai di Senayan," jelas Hikam. Menurut mantan Politisi PKB ini, islah yang kini menjadi jimat dalam wacana politik Golkar masih merupakan jimat yang bermasalah apalagi dikaitkan dengan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas putusan PTUN. "Terlepas imbauannya agar DPP Golkar islah, (Menteri Yasonna) belum tegas menyatakan tidak banding," terangnya. (Asma)