Surabaya, Obsessionnews - Pelaksanaan Kongres IV Partai Demokrat (PD) pada 11 - 13 Mei 2015 di Hotel Shangrila Surabaya, Jawa Timur, tampaknya akan menjadi pengalaman terburuk bagi partai berlambang mercy tersebut. Partai yang dulunya disebut-sebut sebagai partai paling demokratis itu, dalam kongres kali ini PD menerapkan anti demokrasi. Karena Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipaksa kembali menjadi ketua umum, sementara kandidat lainnya dihalang-halangi untuk bersaing. (Baca: Demokrat Usung SBY Calon Tunggal Bukti Partai Masih Tradisional) "Demokrat mulai menghilangkan sistem demokrasinya dalam pemilihan calon ketua umumnya. SBY terkesan dipaksa oleh DPP dan DPD untuk kembali memimpin. Padahal dalam aturannya, ketua umum menjabat maksimal dua periode," ujar pengamat politik dari Bangun Indonesia, Agus Mahfudz Fauzi, ketika dihubungi obsessionnews.com, Minggu (10/5). Menurut Agus, PD rela menerapkan sistem anti demokrasi karena ingin mengembalikan kejayaan partai seperti tahun 2004 hingga 2014 di masa kepemimpinan SBY. Akibatnya, dalam kongres terdapat ketidakkejujuran DPP memaksa seluruh kader untuk kembali memilih SBY. Kader yang berusaha membuat SBY tak kembali terpilih akan dianggap kudeta atau memusuhi partai, sehingga harus siap-siap dipecat. (Baca: Somasi 3 Mantan Ketua DPC Demokrat Dikecam) Tak hanya itu saja. Kandidat calon ketua umum seperti Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie dan anggota DPD RI, I Gede Pasek dihalangi-halangi untuk mendapatkan suara dalam bursa ketua umum. Seharusnya PD menerapkan regenerasi karena masih banyak kader yang lebih fresh.(Baca: Demokrat Usung SBY Calon Tunggal Bukti Partai Masih Tradisional) "Regenerasi itu lebih baik, menghormati kader yang maju. Sementara SBY dapat ditempatkan di ketua dewan penasihat atau posisi lainnya," kata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim ini. Dalam kongres nanti, SBY terkesan dipuja-puja layaknya dewa yang dapat mendongkrak perolehan suara pada pemilu 2019. Pelaksanaan kongres yang tak demokratis tersebut justru akan menimbulkan kecemburuan massa calon kandidat lainnya karena haknya dikebiri, sehingga berdampak pada penggembosan suara partai Jika hal ini dibiarkan, kata Agus, dapat dikhawatirkan terjadi perpecahan dan muncul dualisme seperti PPP dan Partai Golkar. Perolehan suara pada pemilu mendatang dapat meningkat, jika seluruh DPD dan DPC menghormati hasil kongres. Sebaliknya, jika terdapat beberapa DPD dan DPC menolak hasil kongres, maka dipastikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PD akan turun drastis. Hal ini belum lagi diperparah dengan peristiwa buruk terhadap pengurus partai yang seakan-akan dijadikan korban, seperti halnya mantan Ketua DPP PD Anas Urbaningrum yang tersangkut kasus dugaan korupsi dalam proyek Hambalang. Kasus tersebut juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng, dan mantan Bendahara Umum DPP PD Nazaruddin. (Adi)