Jakarta, Obsessionnews - Dana subsidi BBM yang harusnya dialokasikan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tetapi malah dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut membuat para pengusaha kecil menjadi heran. "Bayangkan BUMN yang sehat dan go public masih juga diguyur uang dari Pemerintah, sementara sektor UKM tidak mendapatkan perhatian sebesar itu," ujar Penasehat Masyatakat Peduli Usaha Mikro (Maspumi), Suta Widhya di Jakarta, Jumat (8/5/2015). Kenaikan harga BBM yang dinaikkan berkali-kali juga sangat disesalkan oleh para pelaku usaha mikro dan UKM, karena menyebabkan kebangkrutan usaha. Dia menjelaskan, jika di bulan November 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggerakkan sektor UKM dan membangun kepercayaan pasar, kemungkinan besar masalah yang dihadapi UKM bisa ditangani. Sayangnya, lanjut Suta, hal itu tidak terjadi. Sehingga banyak UKM yang bangkrut karena dihadang resesi ekonomi. "Usaha mikro, kecil dan UKM sekarang malah lesu, perdagangan kecil dimana-mana sepi Inilah yang membuat rusak reputasi Presiden Joko Widodo," katanya. Reputasi Jokowi rusak, karena pembantu-pembantunya tidak bekerja dengan baik. Karena ada menteri yang memaksakan Jokowi untuk menaik-naikan harga BBM. "Saya dapat info, Menteri Rini memaksakan kepada Presiden Jokowi untuk mengikuti harga BBM sesuai pasar," kata Suta. Hal ini karena Menteri ESDM Sudirman Said adalah orangnya Rini. Dia yang membawa Sudirman kepada Presiden Joko Widodo."Kami khawatir Menteri Rini memberikan pengaruh yang buruk ke Presiden Joko Widodo. Jika beliau dipertahankan, dan bisa rusak reputasi Jokowi yang selama ini selalu berpihak pada ekonomi pro rakyat," pungkasnya. (Purnomo)