Jakarta, Obsessionnews – Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Peneliti The Indonesia for Global Justice (IGJ) mengatakan, rakyat Indonesia kembali diuji kesabarannya oleh pemerintahan Jokowi-JK. “Setelah sebelumnya pemerintahan menaikkan harga BBM, maka bulan Mei 2015 pemerintah kembali menaikkan harga listrik. Kebijakan ini akan menyeret kenaikan harga bahan pokok. Padahal, harga-harga bahan pokok sekarang sudah sangat memberatkan rakyat,” ungkap Salamuddin Daeng, Senin (4/5/2015). Ia menilai, kenaikan tarif listrik yang dilakukan PLN adalah kebijakan yang keblinger. Menurutnya, alasan yang digunakan PLN seperti nilai tukar rupiah terhadap USD, ICP dan inflasi adalah alasan yang mengada ada. “Sejauah ini tidak ada transparansi di PLN terkait mengapa HPP listrik PLN menjadi yang termahal di dunia, sementara harga minyak telah turun sedemikian besar,” tandasnya. Menurut Salamuddin, seharusnya yang dilakukan adalah membenahi manajemen PLN yang buruk, menumpuk utang luar negeri yang besar, dan operasional yang tidak efien. “Terlalu banyak pemain dibalik kekuasan Pemerintahan Jokowi yang terlibat lagsung dalam bisnis listrik. Kenaikan harga listrik akan menguntungkan mereka, menimbun uang diatas penderitaan rakyat,” bebernya. Salamuddin menyebut, para pelaku bisnis listrik di sekitar kekuasaan, membawa PLN pada liberalisasi dan memanfaatkan liberalisasi tersebut untuk menggerogoti PLN. “Mereka memgejar harga yang setingi-tingginya agar dapat menjual listrik mahal ke PLN dan selanjutnya ke rakyat dengan harga tinggi,” ungkapnya pula. Menurutnya, kebijakan kenaikan harga listrik ini ditenggarai untuk memaksakan ambisi Presiden mengejar investasi luar negeri masuk ke sektor listrik. “Harga yang tinggi akan menjadi motifasi utama investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Lalu dimana tanggung jawab negara yang diamatkan konstitusi?" ujarnya mempertanyakan. Ia pun mengingatkan, kenaikan harga energi BBM dan listrik secara bertubi tubi merupakan cara paling efektif untuk membangkrutkan industri nasional dan sekaligus mematikan rakyat yang sedang sekarat. “Situasi kebangkrutan akan mempercepat penguasaan asing atas kekayaan ekonomi nasional,” tuturnya. (Asma)