Jakarta, Obsessionnews - Tahun ini Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan sistem akuntansi pemerintahan dengan berbasis akrual. Ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan hyang bersih, bertanggung jawab dan akuntabel. “Bahwa tata kelola keuangan harus dengan berbasis akrual, supaya semua makin lebih akuntable dan keuangan kita tentunya lebih kredibael,” kata Menteri KKP Susi Pujdiastuti dalam sambutan ‘Kick Off Implementasi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan Implementasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual’ di Jakarta, Kamis (30/4/2015). Akrual adalah suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan. Pengelola keuangan dan kekayaan negara bagi KKP merupakan barometer dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan publik dan program pembangunan, yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. Dengan alasan, sistem akrual ini kedepan dianggap mampu mendukung terlaksananya perhitungan berbagai macam biaya pelayananan public yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar. “Pola anggarannya kita adalah, apa yang kita spending (habiskan) harus ada out come- nya (timbale baliknya) apa? Kita tidak harus menghabiskan anggaran bila out come-nya tidak jelas,” ujar Menteri Susi. Terkait dengan hal ini, Menteri Susi juga menghimbau seluruh jajaran pelaksanaan Pengelola keuangan dan BMN mengidentifikasi permasalahan, merancang problem solving dan membentuk gugus tugas serta meningkatkan capacity building. (Popi Rahim)