Jakarta, Obsessionnews – Kinerja Kabinet Kerja selama enam bulan tidak memuaskan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat tersebut antara lain tercermin dari hasil survei Poltracking yang dirilis di Jakarta, Minggu (19/4/2015) siang. Secara keseluruhan, sebanyak 48,5 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden menyatakan puas. Adapun 7,5 persen lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan cara tatap muka. Tingkat margin of error survei ini mencapai 2,9 persen. Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani mendukung survei Poltracking tersebut. Menurutnya, wajar masyarakat tidak puas dengan Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi tersebut, karena program-program yang dijalankan melenceng dari janji kampanye Jokowi pada Pilpres 2014. Berikut petikan wawancara khusus obsessionnews.com dengan pria yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR di Jakarta, Senin (20/4/2015) sore. Bagaimana pendapat Anda terhadap hasil survei Poltracking? Saya sependapat dengan survei Poltracking. Benar yang disebutkan Poltracking, bahwa sebagian besar masyarakat tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Menurut saya, banyak kebijakan Jokowi yang tidak berpihak pro rakyat. Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibatkan harga sembako dan juga tarif transportasi juga naik. Dan hal ini membuat rakyat menderita. Selain itu dengan gampangnya Jokowi menaikkan dan menurunkan harga BBM, dan hal ini membuat rakyat tambah binggung. Harga kebutuhan pokok terlanjur tinggi kendati harga BBM diturunkan. Selain BBM, menurut Anda apa lagi kebijakan Jokowi yang tidak memuaskan masyarakat? Selain BBM, kasus lain yang menyita perhatian masyarakat adalah konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Menurut saya, Jokowi tidak mampu mengatasi konflik KPK dengan Polri. Jokowi sama sekali tidak memiliki kewibawaan menangani kasus ini. Saya menilai Jokowi tidak konsisten. Dia dengan mudahnya membatalkan pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri, padahal Budi telah lolos fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di DPR. Ini lucu sekali. Jokowi yang mengajukan Budi sebagai calon Kapolri kepada DPR. Ketika DPR menyetujui Budi sebagai Kapolri, eh, Jokowi malah membatalkan pelantikannya. Hal lain yang memprihatinkan adalah Jokowi melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) membekukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tanpa alasan yang kuat. Anda setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet? Ya. Gerindra mendesak Jokowi secepatnya melakukan reshuffle kabinet. Kabinet Kerja yang berusia enam bulan ini memang harus dirombak. Siapa menteri yang Anda usulkan untuk diganti? Pengangkatan dan pergantian menteri itu hak prerogatif Presiden. Gerindra tidak mengusulkan nama-nama menteri yang harus diganti, karena Gerindra bukan bagian dari koalisi pendukung Jokowi. Yang punya wewenang mengusulkan nama-nama menteri yang harus diganti adalah partai pendukung pemerintah, dan keputusan finalnya ada pada Presiden. (Arif RH)