DPD: Reshuffle Kabinet Lebih Cepat Lebih Baik!

DPD: Reshuffle Kabinet Lebih Cepat Lebih Baik!
Jakarta, Obsessionnews - Isu mengenai perombakan kabinet atau reshuffle masih menjadi pembahasan yang hangat di media. ‎Sebab, para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK dinilai tidak mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik dan maksimal. Apalagi, Jokowi sudah teralnjur mencanangkan revolusi mental, Trisakti dan NawaCita. Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi menegaskan, di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memang butuh penyegaran. Selama enam bulan ini, kinerja pemerintah banyak mendapat kritikan dari masyarakat lantaran semakin mahalnya kebutuhan bahan pokok dan harga-harga melonjak. Terlebih dengan kondisi tersebut, para menteri justru terkesan membiarkan Presiden Jokowi untuk menandatangani Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang tunjangan uang muka pembelian mobil pejabat negara. Padahal menurutnya,  penerbitan Perpres ini justru membuat citra Jokowi melorot. "Sudah lah menteri yang raportnya jeblok, direshuffle secepatnya. Kalau perlu diganti aja. Ini yang salah adalah orang yang dekat dengan Jokowi," ungkapnya di DPR, Jumat (17/4/2015). Razi menambahkan, Reshuffle memang harus dilakukan, bila tidak ingin citra Jokowi terus anjlok. Menurutnya, slogan 'Kabinet Kerja' selama ini tidak tampak dalam pemerintahan Jokowi, meski ia tidak mau menyebutkan nama menterinya. Namun, banyaknya masalah itu bisa dirasakan oleh masyarakat. ‎"Ini banyak menteri yang disuruh kerja tapi loadingnya lama. Jangan ragu. Ini sama saja menganggu pemerintah," bebernya. Sebelumnya, Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) mengeluarkan rilis, bahwa 96,5 persen dari seluruh responden menginginkan perombakan dalam kabiner kerja Jokowi-JK. ‎Alasanya, publik sudah bosan dengan kegaduhan politik, harga bahan pokok yang tinggi, serta adanya bagi-bagi kursi BUMN. Polling yang diselenggarakan mulai 1 hingga 6 April 2015 menyimpulkan sebanyak 96,6 persen ingin Kabinet Kerja segera dirombak, sedangkan 3,5 persen atau 13 dari total 368 jajak pendapat tidak menginginkan Presiden merombak kabinetnya. ‎(Albar).