Jakarta, Obsessionnews - Dalam bulan ke enam pemerintahan Jokowi yang juga masuk bulan ke tujuh, wacana reshuffle kabinet sudah digulirkan. Meski persolan ini merupakan hak progratif Presiden sebagai Kepala Negara, namun berbagai kalangan mendesak agar segera dilakukan perombakan kabinet demi terselenggarannya Negara yang kondusif. Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energi Studies (IMES) Erwin Usman menyarankan, Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle atau perombakan kabinet untuk menata kembali kinerja pemerintahan yang dinilai tidak optimal. "Mencermati masa kerja kabinet selama enam bulan ini, hanya ada beberapa menteri saja yang aktif dan berperan serta dalam menjalankan tugas dan program diberikan Presiden Jokowi, sementara yang lain terkesan jalan sendiri,” ungjkapnya kepada obsessionnews.com, Jumat (17/4/2015). Erwin meyakini dengan adanya keterbukaan publik masyarakat sudah mampu menilai sendiri, mana menteri yang berkerja atau layak dan mana yang tidak layak membantu Jokowi dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. “Masyarakat juga dapat merasakan mana menteri yang lambat bekerja nyata untuk jalankan program Nawacita dan Trisakti Jokowi, dan mana yang telah berjalan pada rel yang benar (on the track),” tandas Aktivis IMES. Menurut Erwin, jika memang ada agenda reshuffle kabinet, maka perombakan penting difokuskan pada sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat. “Menteri-menteri yang pro liberalisme dan pasar bebas, serta senantiasa bekerja mempermudah penguasaan kepentingan asing pada bidang ekonomi dan sumber daya alam, wajib diganti,” tegasnya. Ia memaparkan, dalam sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat tersebut masih terlihat jelas bertentangan dengan ideologi Trisakti yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, serta nawacita-nya. “Demikian juga pada menteri yang gagal dalam mengamankan kebijakan pangan untuk rakyat. Termasuk dalam pemberantasan mafianya,” tambahnya. Persoalan nama yang perlu direshuffle Erwin tidak menyebutkan, sebab menurutnya hal itu hak prerogatif Presiden. “Adapun nama-namanya, kita serahkan pada Jokowi untuk menilainya. Sebab evaluasi internal tentu terus dijalankan Presiden. Kita menghormati hak prerogatif Presiden,” tandasnya. (Asma)