Jakarta, Obsessionnews - Dua buku, masing-masing berjudul “Saudagar Dalam Lintasan Sejarah Politik Indonesia” dan “Konflik Interpretasi Konstitusi” karya Dr Fahmi Idris, Politisi senior Partai Golkar, diluncurkan Kamis (16/4) malam, di Panti Perwira, Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Dua buku karya mantan Menteri Tenaga Kerja Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Indonesia Bersatu ( 2004-2005), dan Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu (2005-2009) ini bukannya diselesaikan secara bersamaan. Yang diselesaikannya terlebih dahulu buku “Saudagar Dalam Lintasan Sejarah Politik Indonesia”, pada tahun 2014. Namun buku “Konflik Interpretasi Konstitusi” telah ditulis Dr. Fahmi Idris tak lama setelah Presiden Abdurrahman Wahid digantikan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Naskah buku ini sempat tersimpan cukup lama karena penulis memperoleh kepercayaan menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu. Hal tersebut dikemukakan Ketua Panitia Peluncuran Ny. Fahira Idris SE, MH. Sesudah Dr Fahmi Idris tidak lagi sibuk di institusi pemerintah, dan kemudian lebih banyak aktif di lembaga pendidikan tinggi, dia memiliki waktu cukup banyak untuk merampungkan naskah buku “Konflik Interpretasi Konstitusi”. Pada saat bersamaan, Dr. Fahmi Idris terinspirasi untuk mengulas peran saudagar dalam kancah perpolitikan di Tanah Air. Tentang buku “Konflik Interpretasi Konstitusi”, setebal 322 halaman, papar Fahira, berawal dari catatan Dr. Fahmi Idris sebagai politisi yang mengalami dan melihat langsung dalam dinamika politik praktis dan konflik interpretasi konstitusi pascarezim Soeharto. Menurut dia, mengutip penulis, di era Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri merupakan masa-masa ketika reformasi diwarnai dinamika yang sangat tinggi. Kehidupan politik sangat riuh. Ratusan partai politik didirikan. Konflik interpretasi konstitusi pun terjadi, baik antara pemerintah dan parlemen, yang dilatarbelakangi interes masing-masing. Gagasan amandemen terhadap UUD digulirkan, juga gagasan-gagasan penghapusan lembaga-lembaga negara yang kurang diperlukan dan pendirian lembaga-lembaga negara baru, seperti Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi konflik-konflik terkait konstitusi. “Buku ini merupakan catatan atas dinamika politik yang terjadi pada masa-masa awal reformasi,” kata Fahira. Sementara buku “Saudagar Dalam Lintasan Sejarah Politik Indonesia”, setebal 673 halaman, juga hasil observasi Dr. Fahmi Idris atas realita bahwa dalam kontestasi menduduki jabatan politik, kaum saudagar memiliki peluang lebih besar daripada kaum lainnya yang tidak memiliki cukup kemampuan finansial. Pada era kebangkitan nasional, kaum saudagar umumnya memberikan dukungan finansial pada berbagai aktivitas yang dilakukan kaum pergerakan, partai politik, dan kegiatan penyediaan dana pendidikan bagi para pelajar. Penyusunan buku “Saudagar Dalam Lintasan Sejarah Politik Indonesia”, menurut Fahira, dilakukan dengan pendekatan kronologis kesejarahan, ditulis dengan langgam bahasa populer dan sederhana berdasarkan kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulisan buku ini merupakan upaya pendokumentasian peran saudagar sebagai salah satu elemen penting bangsa ini. “Buku ini diharapkan dapat menambah khasanah dokumentasi tertulis tentang kontribusi saudagar dalam perjuangan meraih, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik,” jelasnya. Ia mengatakan di masa mendatang, jika semua infrastruktur pendukung sudah mantap, UN CBT adalah pilihan paling ideal pelaksanaan UN di seluruh Indonesia. Karena, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer lebih menghemat waktu, karena siswa tidak perlu menandai atau menghitamkan lembar jawaban. Selain itu, dipastikan, UN CBT akan sangat menghemat biaya penyelenggaraan UN. “Bayangkan berapa banyak uang negara yang bisa dihemat jika UN CBT bisa direalisasikan di seluruh sekolah. Kita tidak perlu lagi mencetak soal ujian dan tidak perlu menghabiskan anggaran untuk mendistribusikan ke seluruh sekolah di Indonesia yang begitu luas ini. Kebocaran soal juga dipastikan akan sulit terjadi,” jelas Fahira. (Ali)