Padang, Obsessionnews - Walikota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyayangkan langkah yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumbar yang mengekspos indikasi kebocoran naskah soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMA di Kota Padang, sementara dugaan kunci soal itu ditemukan tidak jelas keberadaannya. Menurut Mahyeldi, Ombudsman terlalu berani mengekspos dimana mirip kunci jawaban itu, sementara sekolahnya dimana belum jelas posisinya dan Ombudsman sudah berani mengumumkannya. “Dimana kunci jawaban itu ditemukan, di sekolah mana, belum jelas posisinya, ombudsman sudah berani mempublikasikannya,” kata Mahyeldi saat meninjau pelaksanaan UN di SMAN 2 Padang, Selasa (14/4), sekitar pukul 08:30 WIB. Mahyeldi yakin tidak ada kebocoran kunci soal UN di Kota Padang, karena, guru-guru di Kota Padang masih memiliki integritas dan kesadaran untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan UN. Ombudsman pada hari Senin (13/4), menemukan lembar mirip kunci soal UN di salah satu sekolah di Kota Padang dalam bentuk foto copy kertas. Sedangkan dalam foto copy tersebut, ada 5 paket jawaban soal ujian. Untuk menandakan paket, setiap paket diberi kode dengan awalan soal yang tertera di lembar soal. Mirip kunci soal UN tersebut, beredar sebelum UN dilaksanakan dan dibawa peserta UN ke dalam ruangan dengan menyimpan dalam tempat-tempat yang tidak dapat diperiksa, seperti celana dalam dan kaos kaki. Ombudsman sengaja merahasiakan dimana ditemukan untuk menjaga agar tidak mengganggu konsentrasi siswa. Apabila lembar kunci jawaban yang ditemukan cocok dengan lembar soal UN, maka positif terjadinya kebocoran soal. “Yang berkompeten untuk memeriksa keabsahan kunci UN dengan soal yang ada, dilakukan oleh Pusat penerangan pendidikan (Puspendik), Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan, serta Kementerian Agama,” kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi Selasa (14/4). Sementara, Ketua Panitia UN Sumbar, Bustavidia kepada mengatakan, kebocoran kunci soal UN di Sumbar tidak mungkin terjadi, karena celah untuk itu tidak ada. Meski demikian pihaknya akan mengkonfirmasi kebenaran temuan tesebut pada Ombudsman. "Mulai dari proses pencetakan hingga pendistribusian dan penyimpanan di gudang dijaga ketat petugas yang dibantu kepolisian. Selain pengamanan, juga kunci berikut di segel," kata Bustavidia saat mendampingi anggota Komisi X DPR RI meninjau UN di SMA Negeri 2 Padang, Selasa (14/4). Ia meminta kepada peserta UN agar jangan memercayai lembar jawaban yang beredar, karena itu dapat menyesatkan. Di tempat terpisah, Kapolda Sumbar, Brigjend Pol Bambang Sri Herwanto mengatakan, tugas kepolisian untuk mengawasi pendistribusian soal UN. Selama pendistribusian, ia meyakini tidak akan terjadi kebocoran. “Tugas kita cuma mengawal pendistribusiannya. Kalau untuk prosesnya, kita tidak bisa masuk sekolah. Tapi saat pendistribusian, tidak ada kebocoran,” sebut Bambang. Terkait dengan adanya temuan kunci jawaban soal UN oleh Ombudsman, pihaknya mengaku belum mengetahui. Meski demikian, ia akan berkoordinasi dengan pihak Ombudsman. (Musthafa Ritonga)