Jakarta, Obsessionnews – Politisi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, menyatakan sebenarnya sederhana sekali untuk dapat mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi dari praktik 'politik belah partai' saat ini. Yakni, kerakusan atas keinginan menguasai 'kekuasaan Istana' seluruhnya. “Termasuk menguasai presiden dengan memaksanya tetap menjadi petugas partai. Bukan merelakannya menjadi petugas rakyat yang melayani rakyat dari Sabang sampai Merauke,” papar Bamsoet sebagai materi yang akan disampaikan sebagai materi Diskusi Bulanan Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI): “Di Balik Politik Belah Partai” di Deresto Cafe, Pasar Festival, Kuningan, Jakarta, Minggu (12/4/2015). Menurut Bamsoet, praktik politik belah Partai itu terjadi karena ada pihak yang ingin menaikkan 'bargaining posisition' atau posisi  tawar mereka terhadap Presiden Jokowi. Selama ini, lanjut Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, kendati telah mendapatkan beberapa kursi menteri dalam kabinet dan direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan BUMN serta konsesi bisnis triliunan. “Tampaknya mereka belum merasa puas dan ingin menguasai presiden,” bebernya. “Mereka kerap geram dan galau karena sampai saat ini mereka merasa sulit mengatur presiden. Kondisi tersebut tampak jelas dalam pidato Megawati di Kongres PDI-P di Bali kemarin yang berkali-kali menekankan bahwa para anggota DPR, Menteri termasuk presiden adalah petugas partai dan harus tunduk pada aturan, misi dan visi partai,” duga Bamsoet. “Mengapa mereka sulit menundukkan presiden? Karena suara mereka di parlemen tidak terlalu kuat dibandingkan dengan kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP). Apalagi  hubungan presiden dengan KMP belakangan mulai lengket. Terutama saat pembahasan APBN-P 2015. KIH ketika itu berusaha utk mengulur-ulur waktu. Namun mereka akhirnya tdk berdaya karena KMP di parlemen kompak membantu pemerintah dan presiden utk mengutamakan kepentingan rakyat dengan mengesahkan APBN-P 2015 tepat waktu,” ungkapnya pula. Bagaimana cara menggembosi kekuatan KMP di parlemen agar posisi tawar mereka tinggi di hadapan presiden? Menurut, Bamsoet, ya dengan politik pecah belah ala Belanda dulu. Pertama, karena PPP lebih dulu ber-muktamar (Munas). Maka partai tua berlambang Ka'bah inilah yang lebih dahulu disikat dengan menciptakan kepengurusan ganda. “Selanjutkan kita tahu sasaran berikutnya Golkar. Dan mereka berhasil dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yg diberikan UU kepada Menkumham sebagai petugas partai untuk memecah belah partai Golkar,” tandas Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum ini. (Asma)