Nama Munir Abadi di Belanda, Indonesia Abai
Jakarta, Obsessionnews - Peresmian nama jalan Munirpard di Belanda tepatnya di Kota Den Haag pada Selasa (14/4/2014) pekan depan, dianggap sebuah penghargaan yang luar biasa bagi pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka berharap momentum ini dapat membuka ruang untuk membuka kembali kasus Munir yang belum terselesaikan sampai hari ini. “Peresmian jalan ini muda-mudahan dijadikan momen buat Presiden mengambil tindakan yang progresif untuk membuka kembali perkara ini,” harap Usman Hamid, mantan Ketua KontraS pada konferensi pers Munirpard di kantor Kontras Jl Borobudur Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015). [caption id="attachment_31755" align="alignnone" width="300"]
Usman Hamid[/caption] Mungkin penerapan Munir sebagai nama jalan bersepeda di Den Haag tidak cukup untuk membokar kasus yang lama sudah mengedap sejak 11 tahun yang lalu. Menurut Usman, dengan rencana Jokowi mereshuffle kabinet bisa membuka peluang besar dalam menyelesaikan kasus Munir. “Caranya yang bisa dilakukan Presiden adalah resafel kabinet. Rasa-rasanya kesempatan Jokowi melakukan reshuffle untuk pertimbangan ulang di pemerintahan pertama kabinetnya ini bisa membuka jalan untuk penyelesaian kasus Munir,” duganya. Selain itu, lanjut dia, kondisi ini tergantung selera para pemangku hukum Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM atau pejabat-pejabat penting yang bertanggung jawab untuk membuka kembali atau tidak kasus Munir masa silam. 
Usman mengakui, persoalan Munir bukan persoalan biasa, yang bisa begitu saja diselesaikan dengan cepat, tentu ada resiko untuk membongkar sebuah kasus besar. “Kita lihat di dunia pemimpin populis seperti Jokowi seperti Hugo Cavez bisa berakibat dijatuhkan. Jika pemerintahan Jokowi hendak menyerap aspirasi rakyat misalnya dalam pemberantasan korupsi, dan malah Dia berharapkan dengan kekuatan besar yang selama ini memang mengendalikan jalannya pemerintahan,” paparnya. “Kita berharap krisis yang dihadapi Jokowi hari ini tidak terjadi pada Munir meskipun kami yakin pembunuh-pembunuh Munir atau otak pembunuh Munir bukan orang yang biasa, bukan orang yang luar biasa tapi sangat luar biasa sehingga ini bisa mempengaruhi sedemikian rupa. Pemerintahan seperti tidak bisa berkata apa-apa, juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuka kembali kasus pembunuhan Munir,” tandasnya. Selain itu, tegas Usman, para pegiat HAM juga berharap pesan moral yang disampaikan secara simbol nama jalan Munirpard di Belanda Khususnya kota Den Haag dapat disambut secara positif oleh pemerintahan Jokowi guna menuntaskan kasus pembunuhan Munir. “Dan tentu pembunuhan Munir hanya simbol persoalan HAM yang ada di Indonesia, namun ada kewajiban negara membongkar tragedi-tregedi pelanggaran HAM masa lalu seperti peristiwa 1965-1985, peristiwa kerusuhan 1998, peristiwa trisakti, Semanggi I dan Semanggi II serta kasus lainya. Muda-mudahan penetaan jalan Munir itu abadi maka perjuangan Munir pun juga abadi,” harapnya. 
Hal yang sama diucapkan pendiri OMAH Munir, Suciwati merasa bahagia sebagaimana nama suaminya ditetapkan sebagai nama jalan di Kota internasional Belanda Kota Den Haag itu. “Ini sungguh luar biasa buat saya, nama suami saya bisa diabadikan disebuah pusat internasional,” tutur istri Munir ini dengan bangga. Namun demikian, Suciwati merasa ada yang mengganjal karena di Indonesia saja kasus Munir belum terselesaikan. “Sampai sekarang masih ada ironi, kok orang lain memberi penghargaan dan malah negara kita membiarkan kebebasan pada pelaku pembunuhan itu,” sesalnya. Munir juga merupakan salah satu peraih Nobel Alternatif Right Livelihood Awards 2000, sebab keberanian dan dedikasi untuk berjuang bagi pemenuhan hak asasi manusia serta supermasi sipil dan militer di Indonesia. Nobel Alternatif Right Livelihood Awards didirikan untuk memberikan penghargaan kepada para pembela HAM yang mendorong pemenuhan hak atas lingkungan, perdamaian, dan keadilan sosial. Ada 158 penerima award dari 65 negara sampai saat ini, diantaranya Asma Jangangir (Pakistan), Sima Samar (Afghanistan) Asghar Ali Engineer (India), Carnel Budiardjo (UK) dan Johan Galtung (Norway). Dalam konferensi pers tersebut, selain Usman Hamid dan Suciwati, hadir pula Indriani Fernida, Poengly Indarti, Yuti Andriyani masing-masing dari Kontras, Sumarsih orang tua korban penghilangan anak pada kasus 1998 dan musisi Gleen Fredly, turut memberikan dukungan morilnya terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM dan Munirpard. (Asma)
Usman Hamid[/caption] Mungkin penerapan Munir sebagai nama jalan bersepeda di Den Haag tidak cukup untuk membokar kasus yang lama sudah mengedap sejak 11 tahun yang lalu. Menurut Usman, dengan rencana Jokowi mereshuffle kabinet bisa membuka peluang besar dalam menyelesaikan kasus Munir. “Caranya yang bisa dilakukan Presiden adalah resafel kabinet. Rasa-rasanya kesempatan Jokowi melakukan reshuffle untuk pertimbangan ulang di pemerintahan pertama kabinetnya ini bisa membuka jalan untuk penyelesaian kasus Munir,” duganya. Selain itu, lanjut dia, kondisi ini tergantung selera para pemangku hukum Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM atau pejabat-pejabat penting yang bertanggung jawab untuk membuka kembali atau tidak kasus Munir masa silam. 
Usman mengakui, persoalan Munir bukan persoalan biasa, yang bisa begitu saja diselesaikan dengan cepat, tentu ada resiko untuk membongkar sebuah kasus besar. “Kita lihat di dunia pemimpin populis seperti Jokowi seperti Hugo Cavez bisa berakibat dijatuhkan. Jika pemerintahan Jokowi hendak menyerap aspirasi rakyat misalnya dalam pemberantasan korupsi, dan malah Dia berharapkan dengan kekuatan besar yang selama ini memang mengendalikan jalannya pemerintahan,” paparnya. “Kita berharap krisis yang dihadapi Jokowi hari ini tidak terjadi pada Munir meskipun kami yakin pembunuh-pembunuh Munir atau otak pembunuh Munir bukan orang yang biasa, bukan orang yang luar biasa tapi sangat luar biasa sehingga ini bisa mempengaruhi sedemikian rupa. Pemerintahan seperti tidak bisa berkata apa-apa, juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuka kembali kasus pembunuhan Munir,” tandasnya. Selain itu, tegas Usman, para pegiat HAM juga berharap pesan moral yang disampaikan secara simbol nama jalan Munirpard di Belanda Khususnya kota Den Haag dapat disambut secara positif oleh pemerintahan Jokowi guna menuntaskan kasus pembunuhan Munir. “Dan tentu pembunuhan Munir hanya simbol persoalan HAM yang ada di Indonesia, namun ada kewajiban negara membongkar tragedi-tregedi pelanggaran HAM masa lalu seperti peristiwa 1965-1985, peristiwa kerusuhan 1998, peristiwa trisakti, Semanggi I dan Semanggi II serta kasus lainya. Muda-mudahan penetaan jalan Munir itu abadi maka perjuangan Munir pun juga abadi,” harapnya. 
Hal yang sama diucapkan pendiri OMAH Munir, Suciwati merasa bahagia sebagaimana nama suaminya ditetapkan sebagai nama jalan di Kota internasional Belanda Kota Den Haag itu. “Ini sungguh luar biasa buat saya, nama suami saya bisa diabadikan disebuah pusat internasional,” tutur istri Munir ini dengan bangga. Namun demikian, Suciwati merasa ada yang mengganjal karena di Indonesia saja kasus Munir belum terselesaikan. “Sampai sekarang masih ada ironi, kok orang lain memberi penghargaan dan malah negara kita membiarkan kebebasan pada pelaku pembunuhan itu,” sesalnya. Munir juga merupakan salah satu peraih Nobel Alternatif Right Livelihood Awards 2000, sebab keberanian dan dedikasi untuk berjuang bagi pemenuhan hak asasi manusia serta supermasi sipil dan militer di Indonesia. Nobel Alternatif Right Livelihood Awards didirikan untuk memberikan penghargaan kepada para pembela HAM yang mendorong pemenuhan hak atas lingkungan, perdamaian, dan keadilan sosial. Ada 158 penerima award dari 65 negara sampai saat ini, diantaranya Asma Jangangir (Pakistan), Sima Samar (Afghanistan) Asghar Ali Engineer (India), Carnel Budiardjo (UK) dan Johan Galtung (Norway). Dalam konferensi pers tersebut, selain Usman Hamid dan Suciwati, hadir pula Indriani Fernida, Poengly Indarti, Yuti Andriyani masing-masing dari Kontras, Sumarsih orang tua korban penghilangan anak pada kasus 1998 dan musisi Gleen Fredly, turut memberikan dukungan morilnya terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM dan Munirpard. (Asma) 
Share:
