Yogyakarta, Obsessionnews - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, mendorong pemerintahan Jokowi-JK untuk mengonsolidasikan jajaran kabinetnya. Pasalnya, jajaran kabinet mengalami “dualisme” kesetiaan, yaitu antara kesetiaan menteri kepada presiden dan kesetiaan menteri kepada partai. “Itu hasil pengawasan kami terhadap pemerintahan Jokowi-JK,” ungkapnya dalam dialog pimpinan DPD RI dengan sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa dari Jakarta di Kraton Kilen, kompleks Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta, Jumat (10/4/2015) malam. Ketua DPD RI mengungkapkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK menjelang enam bulan tidak menggembirakan. “Publik masih menilai masalah terpenting di Indonesia saat ini adalah ekonomi. Menyusul masalah harga kebutuhan pokok, korupsi, lapangan pekerjaan, dan kemiskinan,” kata Irman Gusman dalam siaran pers yang diterima obsessionnews.com. Mengutip hasil sebuah survei nasional, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi hanya 57.5% dan JK 53.3%, sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinetnya hanya 46.8%. Hasil survei nasional tersebut, menurut dia, menandakan bahwa pemerintahan memiliki masalah yang sangat serius. “Merupakan ‘peringatan dini’ buat pemerintahan”, tegasnya. Masalah mendasarnya di bidang ekonomi serta politik dan hukum, yaitu kemiskinan karena 27,8 juta orang miskin dan pengangguran karena 7,24 juta orang menganggur;kesenjangan atau ketimpangan karena gini ratio 0,41 yang terlebar sejak Indonesia merdeka. Jika tidak terkelola, lanjut Irman Gusman,  maka situasi politik dan ekonomi dewasa ini bisa mengarah menuju kondisi instabilitas yang ujungnya justru mengganggu kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. “Tanda-tandanya terlihat dari ekspresi kekecewaan masyarakat atas berbagai policy pemerintah yang semakin menambah berat beban mereka,” imbuhnya. Irman Gusman menambahkan, sebagai jangkar republik, sebagai penyalur ‘pipa-pipa’ aspirasi jalan ketiga, pihaknya akan semakin aktif turun ke bawah. “Tujuannya agar stabilitas politik dan ekonomi terkendali dan pembangunan bisa berjalan baik”, pungkasnya. (GA Semeru)