Padang, Obsessionnews - Inflasi yang menjadi kekhawatiran pemerintah hingga kini masih sulit dikendalikan akibat fluktuasi harga beras dan cabai. Selama tahun 2014, terutama di penghujung tahun, inflasi di Sumatera Barat (Sumbar) lebih tinggi dari angka nasional yaitu 11,58 persen, sementara secara nasional berkisar 7 persen. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi (Prov) Sumbar Effendi mengatakan, gejolak harga beras di Sumbar terjadi karena banyak beras petani lokal telah dibeli oleh tengkulak. Beras yang mereka beli kemudian dijual ke luar Sumbar dengan harga yang lebih tinggi. Upaya menekan inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar akan memperbanyak lumbung beras sebagaiman program itu sudah berjalan sejak 2009. Kelompok tani di daerah diberikan bantuan uang untuk membeli sebagian hasil panen masyarakat dan disimpan ke gudang. Beras itu nanti bisa dijual kembali ketika terjadi paceklik pangan atau gejolak harga beras. “Selama ini di lapangan, tengkulak itu sudah mencarter hasil panen petani. Sebelum panen mereka diberi uang dulu. Lalu panennya dibeli dengan harga standar Rp5,000 dan dijualnya ke luar provinsi dengan harga mencapai 10 ribu lebih, sehingga stok untuk daerah justru kurang, dan permainan harga mudah terjadi. Siasat ini bisa kita pangkas dengan program lumbung pangan,” kata Effendi ketika ditemui di ruang kerjanya (Jum’at 10/4) sekitar pukul 14:00 WIB. Effendi mengakui, selama ini keberadaan lumbung pangan belum sepenuhnya efektif menekan keberadaan tengkulak yang telah bercokol di berbagai daerah. Hal tersebut dikarenakan jumlah lumbung pangan yang telah berdiri di Sumatera Barat baru 134 unit di 12 Kabupaten/Kota. “Idealnya lumbung pangan ini ada di setiap nagari di Sumatera Barat. Baru bisa kita matikan tengkulak. Lumbung pangan kita baru 134 unit, sedangkan jumlah nagari kita 880. Kalau setidaknya kita dirikan 500 lumbung lagi, saya yakin tidak ada lagi gejolak dan permainan harga beras,” katanya. Ir Effendi berharap, pendirian lumbung pangan yang sebagian besar didanai oleh APBN, dengan rata-rata 20 unit pertahun bisa ditambah, mengingat APBD saat ini tidak diperkenankan memberikan hibah dan bantuan social. “Lumbung pangan ini kan dananya dari APBN. Kelompok tani di daerah mendapat Dana Alokasi Khusus untuk membangun gudang. Lalu untuk mengisi berasnya, mereka mendapat kucuran dana 40 juta rupiah selama dua tahap dari Pemerintah Provinsi yang asal dananya dari APBN. Kita berharap jumlah bantuan terus meningkat, agar lebih banyak berdiri lumbung pangan, sehingga permainan tengkulak bisa kita putus,” ujar Effendi. (Musthafa Ritonga)