Semarang, Obsessionnews - Pengaruh Islamic State Iraq and Suriah (ISIS)  diduga memeiliki metode penjaringan mengatasnamakan jihad sehingga membuat berbagai kalangan tertarik. Indonesia dijadikan salah satu sasaran perekrutan ISIS terutama di Pulau Jawa. Hal ini ditengarai akibat banyaknya ormas berpola pikir radikal tanpa memandang sisi jihad secara benar. Menurut Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Dr. Abu Hapsin, sejatinya ISIS merupakan kelanjutan dari Al Qaeda yang dianggap gagal dalam memerangi Barat dan mempunyai kesamaan gerakan trans-nasional. Pertahanan ideologi dan pan-islamisme model terbaru dikumandangkan sehingga mampu menarik simpati masyarakat banyak. "Bedanya, pemicu Al Qaeda itu Amerika sendiri, bisa dilihat tokoh-tokoh Al Qaeda itu dekat dengan Amerika. Kalau ISIS selain keterlibatan Amerika juga karena Syi'ah, " ujar peraih gelar doktoral religious studies di Universitas Mahidong, Thailand ini. ISIS menjadikan Syi'ah sebagai sasaran untuk mempersatukan kaum Sunni. Pengakuan ISIS bagian kalangan Sunni bertujuan agar menarik simpati. Namun demikian banyak kelompok Sunni menyatakan tindakan ISIS sudah melewati batas. Awal mula munculnya Sunni adalah penjelmaan dari kelompok Murji'ah sebagai netralis yang tidak mau terlibat pertikaian politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ciri kelompok Sunni ialah menggunakan cara halus dalam gerakannya. "Justru yang ditampilkan ISIS lebih menyerupai kelompok Khawarij, dengan kekerasan. " terangnya kepada Obsessionnews, Jumat (10/4). Ia sepakat apabila ISIS dikatakan golongan Khawarij. Selain bersikap kasar, tafsir keagamaannya bersifat absolutis. Hingga saat ini ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap ISIS sudah mulai merata di berbagai daerah. Bisa dimaklumi, sumber finansial ISIS begitu besar hingga mampu membayar orang-orang dari negara lain yang ingin ikut berperang. Hal itu membuat banyak warga Indonesia yang rela meninggalkan tanah air dan bahkan menjadi istri simpanan bagi prajurit ISIS. Sebagai gerakan politik yang bermula untuk mengembalikan kekuasaan Irak dan Suriah ke tangan Sunni, ISIS menggunakan propaganda anti Amerika agar lebih gampang dalam mobilisasi massa. Ormas Radikal Suburkan ISIS Beragam faktor yang menjadikan ormas radikal sebagai pemicu suburnya paham ISIS di tanah air. Keterlibatan mereka baik dalam bentuk dukungan maupun pengiriman anggota dirasa sudah dilakukan. "Ada kesamaan rasa, keprihatinan, dalam tanda kutip fundamentalis, sering menghembuskan anti Imperialisme Barat. Nah ini menjadi simbol pemersatu sehingga mereka lebih akrab dan berinteraksi," tutur Abu. Area Jawa Tengah menurutnya, banyak ormas Islam yang berpola pikir radikal. Sebagai contoh Jamaat Ansharut Tauhid (JAT). Organisasi pecahan Majelis Mujahidin Indonesia ini terindikasi sebagai dalang dibalik pengeboman bom bali. Pimpinan JAT, Abu Bakar Ba'asyir, tercatat ikut mendukung gerakan ISIS. "Menurut kajian Dr. Anas, pengajar di IAIN di sekitar Solo saja ada 28 organisasi keagamaan yang potensial menjadi gerakan radikal," jelas pengajar aktif di UIN Walisongo. Tentu saja bibit gerakan radikal tersebut menjadi pertanda betapa luas dan lebar pintu masuk bagi ISIS untuk merekrut anggota. NU Siap Tangkal ISIS Melihat maraknya ISIS mencampuri keimanan umat muslim di tanah air, Nahdlatul Ulama selaku organisasi yang sudah teruji rasa nasionalisme terus melakukan pencegahan agar paham kaum Khawarij itu tidak berkembang. Ia berharap slogan "Pagar Betis" dibangkitkan kembali untuk menangkal gerakan ISIS. "NU tetap meminta unit-unit organisasi terkecil supaya seringkali melakukan tradisi yang dengan hal itu secara kultural bisa memberikan perlawanan," tegasnya. Ia mencontohkan tradisi tahlilan. Dia menerangkan poin utama dari tahlilan dapat mendeteksi individu yang penafsiran agama secara normatif dan berujung pada radikalisme. "Jadi forum silaturahmi entah mauludan, pengajian di kampung-kampung itu menjadi sangat penting. Ini sejalan dengan perkataan Gubernur yang menghimbau untuk menghidupkan kelompok PKK, Karang Taruna dan lainnya," ucap Abu saat ditemui obsessionnews.com, Jumat (10/04). Selanjutnya tinggal aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas terhadap kelompok tersebut. Deradikalisasi seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Abu memandang deradikalisasi bukan semata-mata persoalan politik dan ekonomi tapi juga pemahaman agama yang sangat kurang. Sebenarnya NU sudah siap melakukan deradikalisasi namun belum secara sistematis dan terukur. "Mestinya kalau pemerintah serius menangani ini, harusnya pemerintah bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah yang sudah terbukti nasionalismenya," tutup Abu di akhir wawancara. (Yusuf IH)