Jakarta, Obsessionnews - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)RI  Irman Gusman menilai, isu mengenai reshuffle kabinet memang perlu diperhatikan serius oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah semakin menurun, terutama menyangkut persoalan ekonomi dan politik hukum. Menurut Irman, persoalan ekonomi paling banyak disorot oleh masyarakat, lantaran kebutuhan sembakau pada naik‎. Akibatnya daya beli masyarakat ditingkat bawah semakin menurun, sedangkan ditingkat atas, para pemilik model juga enggan menanamkan sahamnya di Indonesia. "Artinya, ini bisa menjadi peringatan bagi pemerintah agar bisa melakukan perubahan, sehingga enam bulan kedepan tepatnya satu tahun pemerintahan Jokowi-JK bisa lebih baik," tegas Irman di DPR, Rabu (8/4/2015). Adapun mengenai Menteri siapa yang pantas di rushuffle, Irman enggan memberikan jawaban yang pasti, dirinya tidak berani menyimpulkan kementerian mana yang harus segera dilakukan reposisi. Karena menurut Irman, semua dilakukan dengan kinerja tim antara yang satu dengan yang lain. Selain itu, resuhffle juga menjadi kewenangan penuh Presiden Jokowi. Tanpa mau menyebutkan nama kementeriannya, yang pasti ‎berdasarkan hasil survai kepuasan publik dalam persoalan ekonomi semakin menurun, kemudian dibarangi dengan persoalan politik hukum dan HAM. Menurutnya, memang tidak bisa dipungkiri persoalan ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan persoalan politik dalam negeri. ‎"Saya tidak bisa menyimpulkan karena itu kerja tim, menurut saya ini yang harus disepakati bersama, bahwa masalah ekonomi yang paling di sorot, tapi ini juga tidak lepas dari kondisi politik hukum dan keamanan kita yang terus digonjang ganjing, dengan adanya masalah KPK dan Polri," terangnya. Sebelumnya, Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) mengeluarkan rilis, bahwa 96,5 persen dari seluruh responden menginginkan perombakan dalam kabiner kerja Jokowi-JK. ‎Alasanya, publik sudah bosan dengan kegaduhan politik, harga bahan pokok yang tinggi, serta adanya bagi-bagi kursi BUMN. Polling yang diselenggarakan mulai 1 hingga 6 April 2015 menyimpulkan sebanyak 96,6 persen ingin Kabinet Kerja segera dirombak, sedangkan 3,5 persen atau 13 dari total 368 jajak pendapat tidak menginginkan Presiden merombak kabinetnya. ‎(Albar)