Oleh: Hendrajit *)Mendapatkan seratus kemenangan dari seratus pertempuran bukanlah puncak kecakapan. Menaklukkan musuh tanpa bertempur adalah sebenarnya puncak kecakapan. Ahli Strategi militer Tiongkok Sun Tzu. Sebenarnya kalau pemerintahan Jokowi-JK punya visi yang strategis dan punya kebijakan politik luar negeri yang terintegrasi dengan kebijakan strategis bidang ekonomi, berpaling ke Tiongkok sesungguhnya merupakan pertimbangan yang cukup strategis. Jurnalis Australia Geoff Hiscock dalam bukunya yang cukup menarik dan menggugah bertajuk Earth Wars: Pertempuran Memperebutkan Sumber Daya Global, mengabarkan, Tiongkok saat ini punya cadangan devisa 3 triliun dolar AS. Dan 1 triliun dolar AS di antaranya akan diinvestasikan dalam bentuk aset di luar negeri. Jika rencana ini benar-benar dilakukan, berarti Indonesia termasuk salah satu negara yang dialokasikan untuk jadi sasaran investasi dalam 5 sampai 10 tahun mendatang. Masalahnya adalah, apakah pemerintahan Jokowi-JK cukup memahami konstalasi global sehingga memahami betul nilai strategis Tiongkok di abad 21 ini, dan bagaimana membangun kerjasama strategis yang setara dan saling menguntungkan. Saat ini sebagai salah satu negara pengguna energi/migas terbesar di dunia, Tiongkok amat mencemaskan keamanan jalur pasokan laut mereka di Selat Malaka, yang membentang 800 km (500 mil) di antara pulau Sumatera Indonesia dan Semenanjung Melayu dan menyempit hanya 2,4 km (1,5 mil) lebarnya di Selat Singapura, yang mengarah ke Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok seperti halnya juga dengan Amerika Serikat (AS), Rusia, Jepang dan India, menyadari betul bahwa saat ini sekitar 70 persen dari perdagangan dunia bergerak melintasi Samudera Hindia antara Timur Tengah dan Asia Pasifik. Dan seperempat perdagangan minyak mentah dunia melewati Selat Malaka. Melalui gambaran ini saja, pemerintahan Jokowi-JK seharusnya sudah bisa membuat semacam roadmap dan skenario yang cukup strategis sebagai panduan untuk membangun kerjasama strategis dengan Tiongkok. Betapa Tiongkok menyadari betul nilai strategis beberapa wilayah territorial Indonesia yang melewati jalur Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan. Apalagi tren global saat ini mengindikasikan betapa ambisi teritorial dan sengketa perbatasan antar negara seperti yang sudah terbukti melalui serangkaian sengketa perbatasan antara Tiongkok versus beberapa negara ASEAN, nampaknya dalam beberapa tahun ke depan bakal semakin intensif, menyusul semakin intensifnya kekuatan-kekuatan besar memperebutkan cadangan migas potensial di zona lepas pantai. Menurut riset yang diolah oleh tim Aktual, pertumbuhan rata-rata Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Tiongkok selama 7 tahun dari 2004 hingga 2010 adalah 11,0 persen. Yang berarti, ukuran ekonominya berlipat dua selama kurun waktu itu. Nah, sebagai konsekuensi dari pertumbuhan yang cepat selama dua dekade terakhir itulah, maka Tiongkok sekarang mengomsumsi lebih banyak energi, menjual lebih banyak mobil, dan menghasilkan lebih banyak baja daripada AS. Tiongkok menggunakan lebih banyak bijih besi, tembaga, timah, seng, alumunium, kromium, tungsten, titanium, dan unsur tanah langka dibandingkan bangsa lain manapun. Dalam proyeksi tim riset Aktual, pada 2020 diprediksi jaringan rel kereta api berkecepatan tinggi, bahkan setelah kemunduran pada pertengahan 2011, mungkin akan mencapai 16.000 km (10.000 mil), melesatkan orang dan barang yang bernilai tinggi pada kecepatan 320 km/jam di antara setiap kota besar Tiongkok. Pembangunan jaringan raksasa itu dan kereta yang berjalan di atasnya membutuhkan sejumlah besar bahan baku, termasuk baja. Bisa dimengerti jika kemajuan pesat Tiongkok yang dimulai sejak era Deng Xioping pada 1979, mulai mengundang ketakutan dari negara-negara Barat. Pada 2011, bank berskala global HSBC yang kita tahu berada dalam kendali Inggris dari belakang layar, dan merupakan merger dua cabang bank yang berbasis di Hongkong dan Shanghai, mengeluarkan laporan berjudul The World in 2050. Melalui laporan tersebut disimpulkan bahwa pada 2050 negara-negara berkembang-termasuk Tiongkok dan India, akan melipatgandakan outputnya lima kali dan akan lebih besar daripada output negara-negara maju. 19 dari 30 negara dengan produk domestik bruto terbesar adalah negara yang saat ini disebut sebagai negara berkembang. Tiongkok dan India akan menjadi negara terbesar di bidang ekonomi, bahkan ketiga terbesar, disusul oleh Amerika di nomor 2, Jepang, yang kemudian diikuti oleh Inggris, Brazil, Meksiko, Perancis, dan Kanada di 10 besar. Prediksi ini, meski dalam lingkup geopolitik, sempat dikumandangkan oleh pakar politik Amerika Dr Samuel Huntington, dalam bukunya The Clash of Civilization. Meski secara rinci tidak tergambar secara ekonomi, namun pada intinya memandang Tiongkok bakal muncul sebagai kekuatan adidaya baru mengimbangi AS dan beberapa negara maju di Eropa Barat. Senada dengan prediksi Huntington yang bukunya pertama kali dirilis pada 1994, laporan HSBC juga memperkirakan bahwa “kemajuan substansial” negara-negara berkembang tersebut akan disusul oleh sejumlah negara berkembang lainnya seperti Indonesia, Turki, Mesir, Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Venezuela. Kembali ke soal Tiongkok. Dengan cadangan devisa yang diduga mencapai 3 triliun dollar AS berdasarkan data 2011, maka Tiongkok saat ini punya uang untuk membeli hampir apapun yang mereka mau. Pertaruhan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Tak pelak lagi, di tengah perekonomian Tiongkok yang semakin digdaya saat ini, Laut Tiongkok Selatan dipandang Beijing sebagai jalur perairan terpenting secara strategis di dunia, terutama untuk tanker minyak dan bulk carrier khusus yang membawa sumberdaya energi dan bahan baku lainnya ke Tiongkok. Apalagi Tiongkok menyadari betul bahwa sepertiga minyak mentah yang diperdagangkan di dunia melewati perairan Laut Tiongkok Selatan. Maka itu tak heran jika Tiongkok saat ini terlibat sejumlah sengketa perbatasan terutama Spartly (Nansha) dan Paracel (Xisha), dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei. Adapun di kawasan utara, di Laut Tiongkok Timur, Tiongkok bersengketa dengan Jepang atas Kepulauan Senkaku (yang di Tiongkok dikenal sebagai Diaoyutai). Sengketa perbatasan Tiongkok dengan Vietnam, bisa jadi merupakan salah satu faktor pemantik (triggering factor) berkobarnya perang terbuka antara Tiongkok dan AS dalam beberapa waktu ke depan. Mengingat fakta bahwa saat ini Vietnam secara aspiratif berbagi ketakutan yang sama dengan beberapa negara ASEAN yang merupakan sekutu tradisional AS seperti Filipina, Malaysia dan Brunei. Sebuah editorial koran Tiongkok Global Times edisi 21 Juni 2011 kiranya perlu disimak secara seksama: “Vietnam telah melakukan tindakan beresiko di Laut Tiongkok Selatan untuk sekian lama. Mereka telah menduduki 29 pulau Tiongkok. Mereka telah mendapatkan manfaat terbanyak dari eksploitasi gas alam dan minyak bawah laut. Mereka juga yang paling agresif menghadapi Tiongkok. Tiongkok telah mengirimkan pesan yang jelas bahwa kami akan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan kami di Laut Tiongkok Selatan. Jika Vietnam terus memprovokasi Tiongkok di wilayah ini, Tiongkok pertama akan menghadapinya dengan kekuatan polisi laut, dan jika perlu, menyerang balik dengan kekuatan angkatan laut. “ Jika prediksi harian Tiongkok Global Times ini kelak terbukti benar, nampaknya estimasi yang pernah dilontarkan Samuel Huntington, bahwa konflik bersenjata antara Tiongkok dan Vietnam, bakal mengobarkan perang berskala global antara negara-negara yang yang bersekutu dengan AS versus negara-negara yang bersekutu dengan Tiongkok, kiranya cukup beralasan. Sebab pada 1979, Tiongkok pernah menginvasi Vietnam menyusul tergusurnya rezim Khemer Merah pimpinan Pol Pot yang didukung Tiongkok. Meski invasi Tiongkok ke Vietnam hanya sebulan, namun telah menghancurkan secara signifikan sendi infrastruktur di Vietnam bagian utara. Namun sejatinya, sasaran sesungguhnya Tiongkok waktu itu adalah penguasaan Pulau Paracel yang terletak di sebelah timur Vietnam dan selatan Pulau Hainan. Singkat cerita, sengketa perbatasan Tiongkok dengan Vietnam atas Spratly dan Paracel tetap berlanjut. Pertaruhan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan nampaknya memang cukup besar. Terbukti pada 2011, Tiongkok telah mengumumkan akan meningkatkan secara substansial pasukan paramiliter pemantau lautnya yang berpatroli di perairan Laut Tiongkok Selatan. Bahkan dalam proyeksi di 2020, Tiongkok berencana akan memiliki lebih dari 500 kapal dan 15.000 personel petugas-jauh lebih banyak daripada AS, yang saat ini juga semakin memperkuat kehadiran militernya di Darwin, Australia, untuk mengontrol perairan Laut Tiongkok Selatan dan Selat Malaka. Pentingnya Tiongkok Kuasai Pelabuhan-pelabuhan di Asia-Pasifik Mengapa menguasai pelabuhan begitu penting bagi Tiongkok, sehingga negeri Tirai Bambu itu begitu terobsesi untuk menguasai wilayah-wilayah yang punya akses ke pelabuhan di beberapa negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia? Hal ini bisa ditelusuri kembali melalui cerita seputar meletusnya Perang Candu pertama antara Inggris dan Tiongkok pada 1839-1842. Semua itu bermula ketika komisioner perdagangan luar negeri kekaisaran Tiongkok Lin Zexu memutuskan untuk mengakhiri perdagangan dengan diplomasi dan kemudian secara paksa, menyita dan menghancurkan 20 ribu peti opium yang ditemukan di gudang-gudang pedagang asing di Guangzhou pada Juni 1839. Rupanya, tindakan otoritas politik kekaisaran Tiongkok itu mengundang kemarahan Inggris, sehingga meletuslah Perang Candu pertama. Akibatnya, pasukan Inggris kemudian menduduki Shanghai dan mengepung Guangzhou dan pelabuhan Tiongkok lainnya. Berdasarkan ketentuan penyerahan Tiongkok, lima pelabuhan dibuka untuk perdagangan internasional dan pulau Hongkong diserahkan kepada Inggris. Perang Candu kedua (1856-1860), Tiongkok kembali menderita kekalahan, sehingga Inggris mendapat tanah tambahan di Semenanjung Kowloon ke koloni Inggris di Hongkong. Saat ini, kapal-kapal kontainer raksasa yang menyusuri Sungai Mutiara menuju Guangzhou, Terminal Nansha-nya yang baru, dan pelabuhan kontainer terkait Shenzhen mungkin masih membawa narkoba, namun ada jauh lebih banyak uang di dalam lalu-lintas perdagangan internasional harian. Berbagai macam bahan mentah dan setengah jadi mengalir ke Tiongkok Selatan dari seluruh dunia, untuk dijadikan barang jadi, dikemas, dan dikirim kembali ke palanggan luar negeri dan dalam negeri. Sedemikian pentingnya pelabuhan bagi Tiongkok, tergambar melalui fakta bahwa enam dari sepuluh pelabuhan kontainer tersibuk di dunia ada di Tiongkok, yang dipimpin oleh Shanghai dengan 29,1 juta TEU (satuan unit setara 20 kaki) pada 2010;Shenzhen dan Guangzhou bersama-sama menangani 45 juta setahun. Hongkong yang berdekatan menangani 23 juta TEU. Bahkan Singapore yang pernah memimpin perekonomian dunia (28 juta pada 2010) sekarang berada di peringkat kedua dalam alur distribusi dan keluaran kontainer tetapi tetap merupakan pelabuhan tersibuk di dunia dalam total tonase pengiriman. Bahkan Jepang pun sudah tergeser oleh Tiongkok. Pada 1989, pelabuhan Kobe Jepang berada di peringkat kelima pelabuhan container top dunia dan Yokohama dan Tokyo berada di top 20. Pada 2010, tidak ada satupun pelabuhan Jepang di antara top 20. Maka tak heran jika Tiongkok memandang amat penting untuk menjaga jalur laut ke Hongkong, Shenzhen, Guangzhou, dan pelabuhan Tiongkok lainnya agar tetap terbuka dan bebas dari segi keamanan laut. Hal ini selaras dengan doktrin String of Pearly Tiongkok yang gagasan dasarnya adalah sebagai doktrin penguasaan maritim kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah-wilayah yang melewati Laut Tiongkok Selatan. Maka Laut Tiongkok Selatan menjadi penting dan vital bagi Tiongkok, utamanya sebagai jalur perairan terpenting secara strategis di dunia, khususnya untuk tanker minyak dan bulk carrier khusus yang membawa sumberdaya energi dan bahan baku lainnya ke Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Saat ini sebagai salah satu negara pengguna energi/migas terbesar di dunia, Tiongkok amat mencemaskan keamanan jalur pasokan laut mereka di Selat Malaka, yang membentang 800 km (500 mil) di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu dan menyempit hanya 2,4 km (1,5 mil) lebarnya di Selat Singapura, yang mengarah ke Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok seperti halnya juga dengan AS, Rusia, Jepang dan India, menyadari betul bahwa saat ini sekitar 70 persen dari perdagangan dunia bergerak melintasi Samudera Hindia antara Timur Tengah dan Asia Pasifik. Dan seperempat perdagangan minyak mentah dunia melewati Selat Malaka. Dengan demikian, di tengah perekonomian Tiongkok yang semakin digdaya saat ini, Laut Tiongkok Selatan dipandang Beijing sebagai jalur perairan terpenting secara strategis di dunia, terutama untuk tanker minyak dan bulk carrier khusus yang membawa sumberdaya energi dan bahan baku lainnya ke Tiongkok. Apalagi Tiongkok menyadari betul bahwa sepertiga minyak mentah yang diperdagangkan di dunia melewati perairan Laut Tiongkok Selatan. Maka itu tak heran jika Tiongkok saat ini terlibat sejumlah sengketa perbatasan terutama Spartly (Nansha) dan Paracel (Xisha), dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei. Adapun di kawasan utara, di Laut Tiongkok Timur, Tiongkok bersengketa dengan Jepang atas Kepulauan Senkaku (yang di Tiongkok dikenal sebagai Diaoyutai). Informasi yang berhasil dihimpun oleh tim riset Global Future Institute, dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi sempat menyinggung tentang Silk Road Economic Belt (SERB) in Asia dan Maritime Silk Road Point (MSRP). Bayangkan jika Indonesia begitu saja menerima skema kerjasama pembangunan infrastruktur kemaritiman berdasarkan skema SERB dan MSRP, maka Tiongkok akan membantu pembangunan infrastruktur di pulau-pulau besar di Indonesia. Sehingga sebagai imbalannya, Tiongkok sebagai investor pada perkembangannya ke depan akan menguasai akses pelabuhan-pelabuhan dan galangan kapal di Indonesia. Berdasarkan pada tawaran kerjasama Tiongkok berdasarkan skema SERB dan MSRP, apakah kerjasama tersebut bersifat saling menguntungkan antara Indonesia dan Tiongkok? Ini penting mengingat kenyataan bahwa Tiongkok memang mempunyai sasaran strategis menguasai wilayah-wilayah yang berada di jalur Laut Tiongkok Selatan, yang merupakan Jalur Sutra Maritim. Untuk menguasai Jalur Sutra Maritim, Tiongkok punya doktrin kemaritiman yang dikenal dengan String of Pearl. Jika tawaran Tiongkok berdasarkan skema SERB dan MSRP tersebut disetujui mentah-mentah oleh Presiden Jokowi, maka pembangunan dan pengembangan infrastruktur maritim tersebut justru kontra produktif dari tujuan strategis kita untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia. Sengketa perbatasan Tiongkok dengan Vietnam, bisa jadi merupakan salah satu faktor pemantik (triggering factor) berkobarnya perang terbuka antara Tiongkok dan AS dalam beberapa waktu ke depan. Mengingat kenyataan bahwa saat ini Vietnam secara aspiratif berbagi ketakutan yang sama dengan beberapa negara ASEAN yang merupakan sekutu tradisional AS seperti Filipina, Malaysia dan Brunei. Berkenaan dengan hal tersebut, maka rencana Tiongkok untuk membangun kerjasama ekonomi dengan Indonesia dengan menanam investasi di Bitung, Sulawesi Utara, kiranya patut diwaspadai. Seusai pertemuan antara Menko Perekonomian Chairul Tanjung dan Duta Besar Tiongkok H.E. liu Jianchao, Tiongkok akan menetapkan Indonesia sebagai wilayah target investasinya. Bahkan bukan itu saja. Tiongkok ingin masuk dalam satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Dan sasaran Tiongkok untuk diintegrasikan melalui skema KEK adalah Bitung. Di Bitung, Tiongkok akan membangun kawasan perindustrian secara menyeluruh, berikut infrastrukturnya seperti pelabuhan dan bandara, dalam satu kompleks. Jika kita tidak berhasil mengetahui agenda-agenda tersembunyi Tiongkok, maka bisa dipastikan akan menjadi bencana geopolitik bagi Indonesia. Prakiraan akan bercokolnya kepentingan strategis militer Tiongkok di balik skema KEK, terlihat dari beberapa indikasi. Antara lain adalah: Pertama, ambisi Tiongkok membangun sendiri infrastrukturnya terutama bandara udara dan pelabuhan laut. Pola ini hampir mirip saat Tiongkok membangun pelabuhan-pelabuhan laut pada beberapa negara pesisir (tepian) di Kawasan Jalur Sutera (laut) sebagai implementasi string of pearl, strategi handalnya untuk mengamankan energy security (ketahanan energi)-nya. Kedua, secara kultur, agama dan ras (maaf), langkah Tiongkok membangun KEK di Bitung kemungkinan tidak bakal ada penolakan secara signifikan dari masyarakat sekitarnya, bahkan cenderung diterima dengan tangan terbuka karena dinilai justru bisa meningkatkan perekonomian wilayah timur. Ketiga, letak Bitung di antara dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III, di mana secara geoposisi cukup strategis, karena selain Sulawesi Utara dianggap pintu gerbang Indonesia (dari Timur) menuju Asia Pasifik, ia juga dapat mengendalikan dua ALKI sekaligus;Keempat, pembangunan KEK di Bitung, kemungkinan selaras dengan welcome-nya Timor Leste terhadap militer Tiongkok, sebagaiman dikatakan oleh Xanana Gusmao. Artinya kelak akan ada interaksi secara masif antara Bitung dan Timor Leste melalui ALKI III-A. Kelima, inilah kontra-strategi Tiongkok dalam rangka membendung gerak laju Amerika (AS) di Asia Pasifik, kendati “aura” Paman Sam sebenarnya lebih dulu menebar di Indonesia Timur baik via pangkalan militer di Filipina, dan lain-lain, maupun melalui World Ocean Conference (WOC) 2009 di Manado. Itulah jawaban (sementara), “Kenapa Tiongkok memilih Bitung?” Dari kajian geopolitik, sepertinya Sulawesi cq Bitung hendak dijadikan semacam proxy war antara Tiongkok versus AS. Keduanya hendak saling berebut pengaruh sebagaimana terjadi di banyak negara Afrika, Tiongkok via “Pendekatan Panda”, sedang Paman Sam ---seperti biasa---melalui penyebaran (pangkalan) militernya. Pertanyaannya kini, “Bagaimana takdir geopolitik Indonesia nantinya?” Manado-Bitung Sasaran 'Proxy War' AS-Tiongkok Sejak 1998 Berdasarkan berbagai informasi yang berhasil dihimpun oleh tim riset Global Future Institute, Bitung memang sudah menjadi sasaran Proxy War antara AS versus Tiongkok sejak 1998. Perlunya mewaspadai kemungkinan Bitung sebagai wilayah yang dijadikan target investasi Tiongkok di Indonesia, dengan meminta diikutsertakan dalam skema Zona Ekonomi Khusus. Jika Indonesia setuju dengan permintaan Tiongkok itu, berarti Indonesia telah membuka pintu lebar-lebar bagi para Taipan Pesisir Tiongkok Selatan untuk melakukan invasi ekonomi ke beberapa wilayah yang punya nilai strategis secara geopolitik di Indonesia. Betapa tidak. Di Bitung, Tiongkok akan membangun kawasan perindustrian secara menyeluruh, berikut infrastrukturnya seperti pelabuhan dan bandara, dalam satu kompleks. Jika kita tidak berhasil mengetahui agenda-agenda tersembunyi Tiongkok, maka bisa dipastikan akan menjadi bencana geopolitik bagi Indonesia. Sebab bisa-bisa lapangan udara maupun pelabuhan-pelabuhan vital kita, secara hankam akan sepenuhnya berada dalam kekuasaan negara asing. Apalagi Sulawesi Utara secara geostrategi dipandang sebagai pintu masuk Indonesia ke kawasan Asia Pasifik. Terutama ke Filipina yang merupakan sekutu tradisional AS di kawasan Asia Tenggara. Namun masuknya investasi Tiongkok ke Indonesia yang dipandu oleh Skema Kawasan Ekonomi Khusus, nampaknya jauh lebih berbahaya di balik rencana investasi besar-besaran Tiongkok ke Indonesia. Namun, Tiongkok nampaknya bukan satu-satunya yang diuntungkan dengan adanya skema Zona Ekonomi Khusus ini. Kapet Manado-Bitung Sebagai Pintu Masuk AS ke Indonesia Timur Untuk memahami betapa rawannya Bitung-Manado sebagai sasaran Proxy War antara AS versus Tiongkok di Indonesia, sudah terlihat sejak 1998, tak lama setelah pemerintahan Soeharto tumbang, dan digantikan oleh Presiden BJ Habibie. Dengan dalih untuk mendorong kesejahteraan wilayah Sulawesi Utara, pemerintah pusat di bawah pimpinan BJ Habibie kemudian menetapkan kawasan tersebut sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) yang tercantum dalam Keppres No 14 Th 1998. Kapet Manado-Bitung kemudian menjalin kerjasama regional antara negara ASEAN yang tergabung dalam BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East ASEAN Growth Area). Lembaga ini merupakan bentuk kerjasama bilateral negara-negara ASEAN untuk wilayah bagian timur. Kapet Manado-Bitung meliputi kawasan Manado, Bitung serta sebagian wilayah Kabupaten Minahasa dengan cakupan wilayah seluas 251.138 hektar. Bahkan pada 2004, untuk merealisasikan Keppres tersebut, pada 2004 Kapet Manado-Bitung membangun kawasan industri seluas 60 hektar yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara. Dan menariknya lagi, pengembangan kawasan industri tersebut dilakukan oleh pihak swasta. Secara normatif penanggung jawab dan pemegang otoritas tertinggi Kapet adalah Presiden. Kemudian Presiden membentuk tim pengarah yang diketuai oleh Menteri Riset dan Teknologi di mana salah satu anggota dari tim ini adalah gubernur yang wilayahnya menjadi Kapet. Pada 2000 berdasarkan Keppres No 150 tahun 2000, struktur penanganan Kapet berubah. Pada level nasional dibentuk apa yang disebut Badan Pengembangan Kapet yang diketuai oleh Menko Perekonomian. Di bawahnya terdapat tim teknis Badan Pengembangan Kapet diketuai oleh Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Pengelolaan di bawahnya, sebagai badan pengelola Kapet diketuai oleh gubernur. Di sinilah skema sesungguhnya di balik kebijakan ini mulai terungkap. Melalui Keppres ini, jabatan wakil ataupun pelaksana harian yang semula ditetapkan dengan Kepres, dapat diangkat cukup dengan SK Gubernur. Begitu pula halnya dengan para direktur dan para anggota Badan Pelaksana Kapet dalam lingkungan manajemen Kapet diangkat lewat SK Gubernur. Dengan demikian, berdasarkan Keppres 150/2000, Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah ditunjuk sebagai tim teknis badan pengembangan Kapet. Sehingga berpotensi untuk membawa Kapet lebih cenderung ke arah pengembangan fisik daripada pengembangan wilayah. Padahal untuk mempercepat pembangunan perlu pendekatan khusus yang mampu mendorong semua sumberdaya dan potensi wilayah menjadi “kekuatan tawar” terhadap swasta baik dalam negeri maupun asing. Jadi, perlu wawasan geopolitik para elit pimpinan daerah untuk pengembangan visi pembangunan secara lebih strategis. Selain itu, skema Kapet Manado-Bitung menerapkan perdagangan bebas sehingga sistem ini merugikan rakyat kecil. Bila dicermati secara lebih teliti, terlihat bahwa sasaran utama perdagangan bebas pada dasarnya adalah berupa pembukaan batas-batas kedaulatan negara bagi berlangsungnya suatu pergerakan modal, barang, jasa, serta penyeragaman ketentuan dan prosedur dalam melaksanakan perdagangan antar negara. Konsep perdagangan bebas mengabaikan sama sekali perbedaan kepentingan ekonomi antara berbagai lapisan sosial yang terdapat dalam masyarakat. Konsep ini cenderung melihat persoalan hanya dari segi kepentingan kaum kapitalis asing. Seraya mengabaikan kepentingan kaum buruh, kaum tani, dan kelompok masyarakat bawah lainnya. Bukan itu saja. Dari segi hankam dan intelijen, juga tak kalah rawan. Dalam kasus Kapet Manado-Bitung, dipandang sebagai kawasan strategis pihak asing untuk melakukan infiltrasi ke wilayah Indonesia bagian Timur. Sekadar informasi, kawasan tersebut sangat dekat dengan Filipina yang telah menjalin persekutuan strategis dengan AS. Indikasi adanya pengiriman barang secara langsung ke Singapura membuktikan adanya upaya negeri Paman Lee tersebut untuk bermain menguasai kawasan timur Indonesia. Apalagi, sejak awal Mei 2004, Singapura secara resmi mendesak AS untuk memainkan peran militernya di Selat Malaka. Bahkan sebelumnya, Singapura juga pernah menekan Indonesia agar mengizinkan kehadiran militer AS membantu meningkatkan patroli keamanan di Selat Malaka. Dalih yang digunakan Singapura, karena meningkatnya aktivitas terorisme. Menguasai Selat Malaka, yang tentunya termasuk kawasan Indonesia bagian timur yang berdekatan dengan wilayah laut Filipina, memang sudah dirancang sejak 2001. September 2001, misalnya, Kongres AS membentuk US Commision on Ocean Policy. Yang mana komisi ini telah merekomendasikan bahwa AS harus menjadi pimpinan dalam berbagai kegiatan ang menyangkut kelautan dan pesisir pantai. Bayangkan, Presiden Jokowi yang sejak kampanye Pilpres sudah mencanangkan konsepsi Poros Maritim, hingga kini belum mengeluarkan Ocean Policy yang mengisyaratkan adanya sebuah kebijakan terintegrasi di matra laut. Bahkan lebih jauh dari itu, AS juga membentuk Regional Maritime Security Iniative (RMSI), kerangka kerjasama multilateral yang bertujuan meningkatkan keamanan di Selat Malaka. Aspek geopolitik inilah yang kiranya harus diwaspadai oleh seluruh pemangku kepentingan kebijakan luar negeri dan pertahananan nasional kita terkait skema pembangunan KEK di Manado-Bitung, baik dengan mengikutsertakan Tiongkok maupun AS. Karena keduanya sama-sama berpotensi untuk membahayakan kedaulatan nasional Indonesia. Kepentingan Nasional Harus Jadi Panduan Politik Luar Negeri RI Pada tataran ini, meski “perang dingin” tak terkait langsung soal kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok, namun aspek ini baiknya dicermati betul oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sebab kalau tidak, Indonesia bisa masuk perangkap Tiongkok lewat skenario kerjasama ekonomi. Dalam doktrin Alfred Mahan, ditegaskan barang siapa menguasai Lautan Hindia, maka maka akan menjadi kunci dalam percaturan dunia. Agaknya, doktrin sea power ini dihayati betul maknanya oleh para perancang kebijakan strategis pertahanan nasional Tiongkok. Terbukti melalui paparan sebelumnya maupun perkembangan terkini, Tiongkok semakin meningkatkan kapasitas angkatan lautnya, dibandingkan matra-matra laut lainnya. Saat ini saja, The People’s Liberation Army Navy (PLAN) ----sebutan AL Tiongkok--- relatif dapat diandalkan. Berdasarkan penelusuran pustaka oleh penulis, terungkap PLAN punya 250.000 tentara terdiri atas 35.000 orang pada Coastal Defense Force (Pasukan Pertahanan Lepas Pantai), sedangkan infantri marinir berjumlah 56.000 personel. Belum lagi 56.000 personel Aviation Naval Air (Pasukan Unit Udara Angkatan Laut), dan lain-lain. Bukan itu saja. Kepemilikan kapal selam oleh PLAN pun cukup fantastis. Ia telah memiliki 100 unit kapal selam dimana sebelumnya hanya 35 unit. Sedang kapal pembawa rudal juga meningkat dari 20 menjadi 100 buah. Luar biasa. Pengembangkan postur angkatan laut Tiongkok memang tidak main-main. Sekitar dekade 2008-an lalu, anggaran pertahanan sebesar 60 miliar USD dan diprakirakan banyak pihak, bahwa enam - tujuh tahun ke depan akan meningkat dua kali lipat. Sehingga era 2015-an mendatang, Tiongkok diyakini memiliki anggaran militer sekitar 120 miliar USD atau bahkan lebih. Sudah barang tentu, fakta-fakta ini mencemaskan Barat terutama AS dan sekutu, apalagi kelompok negara dan beberapa anasir pemain global yang mempercayai ramalan The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order-nya Samuel P Huntington, bahwa akan meletus perang terbuka AS versus Tiongkok dan melibatkan polarisasi baru antara AS + Uni Eropa melawan Tiongkok + Kelompok Negara Islam. Ketika perayaan ulang tahun PLAN ke-60 yang lalu, ia sengaja pamer kekuatan (show fo force) kepada publik global atas kekuatan AL-nya. Tiongkok mengeluarkan berbagai jenis kapal, seperti kapal selam misalnya, atau kapal penghancur, frigate, dan lain-lain, termasuk kapal yang memiliki fasilitas rumah sakit. Hal ini merupakan bukti bahwa transformasi sea power di Tiongkok berjalan gemilang. Bahkan Negeri Tirai Bambu sudah mulai menitikberatkan modernisasi angkatan lautnya di bidang teknologi dan informasi. Pengembangan dan pembesaran PLAN kemungkinan besar dilatarbelakangi selain kian memanasnya suhu politik di Laut Tiongkok antara Paman Mao sendiri melawan beberapa negara di sekitar perairannya dengan tajuk ‘sengketa perbatasan’ --- akan tetapi yang utama ialah penguatan String of Pearls. Inilah strategi handal Tiongkok di perairan Laut Tiongkok Selatan dalam rangka mengamankan energy security (ketahanan dan jaminan pasokan energi) termasuk mengawal hilir mudik ekspor-impornya di berbagai negara melalui perairan. Sudahkah geostrategi Indonesia mengantisipasi tren politik global di perairan tersebut? Menurut penulis, sebelum berurusan soal Poros Maritim dan Tol Laut, kenali dulu agenda strategis Tiongkok abad 21. Poros Maritim Dunia (Tol Laut) sejatinya merupakan implementasi sea power dalam lingkup terbatas, ia akan menjadi program super dahsyat di kawasan Asia Pasifik bila bangsa ini telah meraih dan menggenggam dulu TRISAKTI-nya Bung Karno (berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat dalam berkebudayaan), atau paling minimal ---bila ‘mendesak’ di bangun Tol Laut--- terlebih dulu Indonesia harus memiliki pola pengamanan (dan pengawasan) yang handal, profesional, sinergis, dan canggih terhadap titik-titik strategis di wilayah perairan. Jika kita gali lebih dalam, Tol Laut cenderung bahkan mungkin berpotensi menimbulkan ‘bencana geopolitik’ bagi negara ini jika pembangunan infrastruktur, sistem keamanan laut, dll diserahkan kepada asing sebagaimana usul Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Bila semua dilimpahkan ke asing, niscaya sistem dan mekanisme di pelabuhan-pelabuhan dalam kendali mereka. Kapal-kapal kita akan menjadi tamu di negeri sendiri. Kapan boleh merapat atau tidak, tergantung si pemegang sistem. Ketika Bu Susi hendak memberi kewenangan pemberantasan illegal fishing kepada Paman Sam, bukankah itu bermakna bahwa prosedur dan mekanisme pengamanan laut pun di bawah kontrol asing? Lengkaplah sudah, jika pembangunan infrastruktur (dan otomatis sistemnya) diserahkan kepada asing termasuk proses penegakan hukumnya, maka tinggal menunggu waktu kapan perairan NKRI yang kaya sumberdaya ini diakuisisi. Sebagaimana isyarat di prolog tulisan ini, bahwa program dan kebijakan yang berdimensi strategis, namun tidak dibarengi pengetahuan tentang anatomi permasalahan, tanpa basis mendalam soal geopolitik, motif-motif terselubung suatu negara seperti Tiongkok yang kebetulan saat ini jadi target utama pemerintahan Jokowi-JK untuk menjalin kerjasama ekonomi, dan tidak ada kajian tentang mana kebutuhan (agenda) prioritas bangsa, pada perkembangannya kebijakan tadi malah menimbulkan masalah baru yang lebih besar dan kompleks. Pada akhirnya pemerintah justru menjadi bagian dari masalah, bukan bagian solusi bangsanya. *) Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute