Banda Aceh, Obsessionnews – Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia mengundang sorotan publik akibat beberapa hal seperti mahalnya biaya ibadah haji (ongkos naik haji/ONH) dan adanya intevensi dalam pengelolaan serta pelaksanaannya. Padahal, melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan bagi hamba Allah yang mampu. Namun, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah GP Ansor Aceh, Zulfikar, menyayangkan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia masih sangat jauh dari harapan. Karena itu, pemerintah didesak segera membuat badan penyelenggara haji sendiri agar badan itu bisa fokus menangani masalah penyenggaraan ibadah haji. Ia pun menjelaskan beberapa aspek tentang pentingnya dibentuk Badan Khusus untuk memajemen pelaksanaan haji dan umroh di Indonesia. “Semua masyarakat di Indonesia merasakan bagaimana lamanya mekanisme untuk pemberangkatan haji hingga 15 tahun dan hal ini sudah sangat tidak relevan mengingat mayoritas yang mendaftar tersebut tergolong memiliki usia yang tidak lagi muda,” paparnya kepada obsessionnews.com, di Kantor DPD KNPI Aceh, Senin (6/4/2015). “Ini harus dikaji oleh pihak terkait jangan sampai menunaikan panggilan Allah ini terhambat sedemikian lamanya, kita tidak bisa menebak lamanya umur seseorang oleh karena itu semakin cepat melaksanakan haji merupakan hal yang sangat baik,” tambahnya. Menurut Zulfikar, harus ada terobosan khusus dari pemerintah khususnya pihak yang terkait dalam pelaksaan haji ini. “Sebenarnya jika kita kaji secara awam tentang perlu tidaknya dibentuk Badan Khusus tentang ini, jawabannya sangat perlu. Pertama bila dilihat dari segi kebutuhan, Para tamu Allah harus diberikan pelayanan maksimal tetapi bila dilihat kenyataan sebelumnya ini sangat jauh dari harapan,” bebernya. Yang kedua, lanjut dia, berbicara anggaran sudah sangat layak dibentuk Badan ini. “Coba saja kita bandingkan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang anggarannya bila dihitung-hitung lebih sedikit dari setoran para jamaah yang akan naik haji setiap tahun mencapai 100 triliun dan ini selalu konsisten!” serunya. “Bisa di cek apakah ada penurunan minat masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji, ini hitungan kasar lhoo… belum lagi yang lain-lain,” kalkulasi Zulfikar yang juga Wakil Ketua DPD KNPI Aceh. “Sekarang pertanyaannya tinggal masalah politis tentang pelaksanaan Haji ini, dan ini sudah menjadi rahasia umum di berbagai kalangan. Pemerintah punya iktikad baik atau tidak dalam membuat pelaksanaan haji ini menjadi lebih baik,” ungkapnya. (Agung Sanjaya)