Jakarta, Obsessionnews - Kegaduhan politik di balik setiap pengangkatan Kapolri ini dimulai dari pergantian Kapolri Surojo Bimantoro kepada Irjen Pol Chairudin Ismail, sampai dengan pergantian dari Bimantoro kepada Komjen Pol Da'i Bachtiar yang berakhir dengan penolakan serta protes dari para perwira menengah polisi yang dikoordinir oleh Kolonel Alfons Loemau. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Indonesia Studies (ISIS) Kisman Latumakulita dalam diskusi publik bertajuk "Polemik Calon Kapolri dan Urgensi Penataan Kembali Kelembagaan dan Fungsi Polri" yang digelar Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) di Jakarta, Selasa (7/4/2015). Namun, lanjut Kisman, kegaduhan sedikit mereda ketika pergantian Kapolri dari Da'i Bachtiar ke Sutanto dan dari Sutanto kepada Bambang Hendarso Danuri (BHD). "Kegaduhan mulai muncul lagi saat pergantian Kapolri dari BHD kepada Timur Pradopo," ujarnya. Dia menjelaskan, Mabes polri dibawah BHD ketika itu mengusulkan dua nama, yaitu Komjen Nanan Sukarna dan Komjen Imam Sudjarwo, namun usulan tersebut tidak direspon oleh Presiden SBY yang kala itu menjabat sebagai presiden. Kemudian SBY menggunakan otoritasnya sebagai Presiden dengan memaksakan Timur Pradopo yang ketika itu Polda Metro Jaya dan masih bintang dua dinaikan pangkatnya menjadi bintang tiga dengan Jabatan Kabaharkam. "Hanya dalam waktu kurang dari lima jam Timur Pradopo diusulkan SBY ke DPR sebagai calon Kapolri," kata Kisman. Kegaduan ini, masih kata Kisman, berlanjut meskipun dalam sekala kecil ketika pergantian Kapolri Timur Pradopo kepada Sutarman. Sebab, kata dia, Mabes Polri menginginkan Komjen Badrodin Haiti yang ketika itu menjabat Kabaharkam Polri sebagai Kapolri pangganti Timur Pradopo. Lagi-lagi SBY menggunakan jurus mabok dan kewenangannya untuk memaksakan Kabareskrim Sutarman sebagai calon Kapolrinya SBY. "Jadilah Sutarman Kapolri pengganti Timur Pradopo," jelasnya. Lagi-lagi kegaduhan disekitar pergantian Kapolri ini semakin menjadi tontonan dan diskusi menarik dimasyarakat, para politisi, baik dalam maupun luar negeri di era pergantian Kapolri dari Sutarman kepada Budi Gunawan yang sampai ini belum menjadi Kapolri. "Tragisnya, yang menjadi catatan sejarah kelam polisi dan Bangsa Indonesia adalah hanya dalam empat bulan terakhir Indonesia memiliki dua calon Kapolri," tutur Kisman. Bahkan, satu calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang sudah melewati semua proses hukum dan ketatanegaraan, serta sudah mendapat persetujuan dari sidang paripurna DPR. Sedangkan satu lagi calon Kapolri yaitu Komjen pol Badrodin Haiti yang sedang dan akan dibahas oleh DPR dengan sebuah riak dan manufer politik. "Kita tidak tau sampai kapan publik disuguhi kegaduhan dan dagelan politik dibalik pengangkatan Kapolri ini berakhir," tandas Politisi Partai Nasdem ini. (Purnomo)