Jakarta, Obsessionnews - ‎Usai melakukan pertemuan tertutup dengan Pimpinan DPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan penjelasan kepada wartawan tentang pokok-pokok yang sudah dibicarakan bersama Pimpinan DPR selama kurang lebih tiga jam. Salah satunya mengenai pencalonan Komjen Polisi Badrodin Haiti. Presiden Jokowi mengaku, sudah menjelaskan kepada DPR alasan mengapa batal melantik Komjen Polisi Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri, dan justru mengajukan calon baru yakni Badrodin Haiti. Menurut Jokowi karena pihaknya tidak ingin muncul perdebatan dan gejolak di masyarakat. Alasan itu pun sama persis sesuai dengan surat yang diajukan Jokowi ke DPR. "Saya menjelaskan tadi mengenai alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, yaitu mengingat bahwa pencalonan Komjen BG sebagai kapolri menimbulkan perdebatan di masyarakat. Dan dalam rangka menciptakan tatanan di masyarakat serta kepolisian RI, kami ajukan Kapolri yang baru," ujar Jokowi di DPR, Senin (6/4/2015). Tidak banyak yang disampaikan oleh Jokowi mengenai pencalonan Badrodin Haiti. Yang pasti mantan Wali Kota Solo itu lebih mementingkan alasan sosiologisnya, meski pun ada sedikit alasan hukum yang ia sampaikan. Namun, intinya tetap sama, Jokowi tidak menginginkan terjadinya gejolak di masyarakat. ‎Setelah itu, Jokowi menjelaskan mengenai persoalan lain yakni berkaitan dengan penyerapan anggaran. Menurut Jokowi, kinerja pemerintah yang didukung oleh DPR, telah mendapat hasil yang bagus. Dari data yang ia terima mulai awal Januari sampai Maret 2015, anggaran negara mencapai 18,5 persen. Keadaan ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya yang hanya mencapai 15,5 persen. Jokowi juga menyampaikan, bahwa cara DPR mengundang kepala negara untuk melakukan rapat konsultasi, menurutnya merupakan tradisi yang bagus. Sebab, peristiwa seperti belum pernah dilakukan oleh Presiden sebelumnya, Jokowi meminta agar tradisi ini dipertahankan. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri diantaranya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (Albar)