Semarang, Obsessionnews - Kisruh sistem anggaran elektronik atau e-budgeting yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tampaknya masih berlarut-larut hingga sekarang. Perseteruan legislatif dengan eksekutif berdampak panjang kepada birokrasi. Belum lagi saling mengancam antara legislatif dan eksekutif, membuat masyarakat bertanya ada apa dengan pemerintahan kita. Sistem online e-budgeting sejatinya diperlukan untuk transparansi anggaran daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Wakil DPRD Kota Semarang Joko Santoso, mendukung e-budgeting, sebab sesuai era good government yang mengedepankan transparansi. "Saya mendukung adanya e-budgeting, karena kalau semua sudah dimasukkan ke data elektronik, masyarakat bisa mengakses penganggaran rencana kerja pemerintah daerah," ujar Joko kepada obsessionnews.com di Semarang, Senin (16/3). E-budgeting, menurut Joko, semakin memperingan kinerja DPRD Kota Semarang dalam fungsi pengawasan. "Selain itu, masyarakat maupun lembaga bisa mengontrol sejauh mana anggaran daerahnya," tutur wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini. Dia menambahkan, di Semarang e-budgeting belum diterapkan secara menyeluruh. Sistem tersebut baru dilakukan di beberapa dinas. DPRD Kota Semarang sendiri merasa tidak dikurangi porsi tupoksi dengan adanya e-budgeting. Mulai fungsi penganggaran dan pengawasan lebih mudah dikerjakan. "Kalau bagi saya diberi kemudahan melakukan tugas kenapa harus dipersulit? Justru itu membantu kita," candanya. Terkait kemungkinan buruk apabila terjadi konflik seperti Ahok vs DPRD Jakarta, Joko menilai tujuan antara legislatif dan eksekutif sebenarnya adalah sama. "Jika itu memang baik dan bagus untuk kepentingan masyarakat, kenapa kita tidak mendukung?" terang Joko. "Saya kira itu menjadi tugas kita untuk lebih sering mengontrol agar berimbang. Jangan sampai ada program baru (e-budgeting) yang bagus ini menjadi celah bagi birokrasi memainkan anggaran," imbuhnya. Dia berkaca melalui kasus di Jakarta agar nantinya penerapan e-Budgeting di Semarang lebih baik lagi, dengan membangun komunikasi yang lancar antara birokrat dengan wakil rakyat. "Paling tidak kita lebih berhati-hati, jangan sampai itu dilakukan oleh kita. DPRD Semarang mengontrol dana SKPD, jangan malah bekerja sama memasukkan (anggaran), seolah-olah mencampuri yang bukan tupoksi kita," tegasnya. E-budgeting bagaikan ‘membumikan’ rencana anggaran pemerintah kepada publik. Selama ini publik kesulitan ketika ingin mengakses jumlah dana fasilitas daerah. Dengan e-budgeting diharapkan peluang main mata antara eksekutif dengan legislatif dapat ditekan. (Yusuf IH)