Jakarta, Obsessionnews - Presiden Jokowi menyarankan penggunaan alokasi anggaran APBD DKI Jakarta sebaiknya lebih diprioritaskan pada program-program perbaikan gedung-gedung sekolah yang rusak. Bukan sebaliknya untuk pengadaan perangkat alat suplai daya bebas gangguan atau uninterruptible power supply (UPS) yang dianggap tidak begitu urgent. Pernyataan Jokowi ini menanggapi kisruh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan DPRD. Kasus ini berujung dengan digulirkannya hak angket untuk melengserkan Ahok dari jabatan Gubernur. Sedangkan Ahok menumpuh jalur hukum dengan melaporkan DPRD ke KPK. Mantan Bupati Bangka Belitung itu melaporkan kasus dugaan korupsi dana siluman DPRD sebesar Rp 12,1 triliun. "Masalah anggaran itu ada prioritas. Mana yang prioritas, apakah (perbaiki) sekolah rusak, atau UPS-nya, penting mana?" ujar Jokowi di Jakarta, Sabtu (28/2/2015). Jokowi mengatakan kalau DPRD dan Ahok memiliki kesamaan pandangan tentang program-program prioritas maka dia yakin konflik dua arah itu tidak akan terjadi. Presiden heran mengapa pengadaan UPS yang nilainya mencapai Rp 6 miliar itu bukan merupakan permintaan dari sekolah-sekolah tapi oleh DPRD seolah-olah kebutuhannya dianggap mendesak. Sehingga wajar kata presiden Ahok mempermasalahkan hal itu hingga harus melaporkan ke penegak hukum. "Kan masih banyak sekolah-sekolah yang rusak, perlu direhab, perlu diperbaiki, penting yang mana? Yang kedua, apakah itu usulan sekolah atau bukan, ditanyakan," papar presiden. (Has)