Jakarta, Obsessionnews - Tokoh senior PDI Perjuangan (PDIP) AP Batubara mendukung penuh langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melaporkan dugaan korupsi para anggota DPRD DKI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahok mengatakan ada ‘anggaran siluman’ dalam anggaran versi DPRD sebesar Rp12,1 triliun, namun pihak DPRD membantahnya. “Saya sudah telepon Ahok, silakan jalan terus! Ahok lapor ke KPK, para anggota DPRD DKI bisa diborgol dan dijadikan tersangka oleh KPK. Anggota DPRD itu diduga koruptor, harus diselidiki dengan pembuktian terbalik uangnya mereka itu dari mana, kok kaya-kaya. Punya rumah mewah, mobil mewah, bahkan ada yang punya bini (istri) simpanan,” ungkap AP, sapaan akrab AP Batubara, kepada Obsessionnews, Jumat (27/2/2015). “Gubernur Ahok bisa kirim surat ke KPK untuk memeriksa para anggota DPR DKI Jakarta yang terindikasi korupsi,” tandas Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP ini. AP menegaskan, anggota DPRD DKI harus bisa mempertanggungjawabkan dari mana asal musalnya uang simpanan depositonya, rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya. “Itu rumah-rumah mewah mahal milik para pejabat termasuk DPRD malah kalahkan rumah-rumah pengusaha. Saya saja yang pengusaha puluhan tahun kalah mewah dengan rumahnya anggota DPRD,” ungkap Pemilik usaha pabrik minyak pelumas ini. Bahkan, lanjut AP, istri pejabat maupun DPRD belanja ke luar negeri, menyekolahkan anaknya ke luar negeri, itu biayanya sudah berapa. “Anak saya saja sekolah di luar negeri, paling sedikit membutuhkan biaya Rp50 juta per bulan, belum ada tambahan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Lha anak-anak pejabat sekolah di luar negeri, duitnya dari mana?” ungkap Presiden Komisaris PT WGI. AP mengaku heran dengan keadaan di negeri ini masih banyak saja pejabat yang berani emlakukan korupsi. Oleh karena itu, tegas dia, perlu dilakukan revolusi sosial. “Jika perlu kita bikin revolusi sosial. Rakyat di belakang kita! Lakukan pembersihan total. Serahkan kekayaan para koruptorkepada negara sebelum diusut. Rakyat supaya bangkit, turun langsung meminta pertanggungjawaban anggota DPRD darimana harta dan kekayaan diperoleh!” serunya. Pertama kali di Indonesia Gubernur berani sendirian melawan DPRD? “Ahok itu bersih. Dia dapat uang hanya resmi dari penghasilan gaji sebagai gubernur, tidak terima uang korupsi dari sana-sini. Ahok itu berani, dia itu ‘preman’ tapi bersih. Karena itu, saya sudah berpesan kepada anggota DPRD dari PDI Perjuangan agar jangan ikut-ikutan menjatuhkan Ahok. Ini Gubernur Ahok saya dukung, dia sudah warga PDIP,” jawab AP. Sebagaimana diketahui, pengguna Twitter ramai menggunakan tanda pagar #SaveAhok untuk mendukung Gubernur DKI tersebut, setelah DPRD pada Kamis (26/2), setuju menggunakan hak angket untuk menyelidiki perbedaan anggaran yang disetor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Para Anggota DPRD mempertanyakan mengapa anggaran DKI yang diajukan Gubernur Ahok berbeda dengan anggaran versi DPRD. Tagar #SaveAhok atau 'Selamatkan Ahok', menjadi topik terpopuler Twitter di Indonesia dan digunakan lebih dari 41.000 kali dalam 24 jam terakhir, kemarin. Sebuah petisi menuntut pencabutan mandat dan pembubaran DPRD juga tersebar di Facebook dan Twitter. Petisi yang dibuat oleh pengguna Yanto Huang di Change.org, hingga pukul 17.00 WIB, sudah ditandatangani lebih dari 17.000 orang. 'Gara-gara Rp12 triliun yang enggak disetujui Ahok itu, anggota DPRD mencak-mencak dan mau melengserkan? Aaaah ini sih rencana korupsi terang-terangan #SaveAhok,' kata Oland Fatah melalui akun @olandfatah. Ahok dalam Twitter resminya memberikan komentar terkait langkah hak angket DPRD. Seperti diberitakan Obsessionnnews.com pada hari ini, Jumat (27/2/2015), Gubernur Ahok resmi melaporkan dana siluman Rp12,1 triliun yang diduga dibuat oleh DPRD pada APBD DKI 2015. Ahok melaporkan ke KPK sambil menyerahkan sejumlah bukti. Ahok tiba di gedung KPK Jakarta, pukul 16.55 WIB mengenakan baju kokoh putih, dengan didampingi dua orang stafnya. “Ini bukti yang kita bawa, bukti yang ditandantangani DPRD semua,” ujar Ahok sambil menunjukkan sebuah dokumen putih kepada wartawan di gedung KPK, Jumat (27/2). Menurut Ahok, temuan dana simulan itu diketahui dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang telah ditandatangani. “Mau melaporkan temuan kami mengenai APBD DKI, biar KPK saja yang melakukan penyidikan semua bukti-bukti ini,” katanya sambil masuk menuju lobi KPK. Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi SP mempersilakan Ahok melaporkan kasus dana siluman itu. KPK siap menindaklanjuti apabila ditemukan adanya indikasi korupsi. Dugaan korupsi itu berupa dana siluman sebesar Rp12,1 triliun yang sebagian diantaranya dituliskan dalam APBD untuk pemembelian UPS komputer, yaitu tenaga listrik cadangan untuk komputer. “Tentu saja dengan melakukan telaah terlebih dahulu apakah ada unsur korupsinya atau tidak,” kata Johan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membantah soal adanya anggaran siluman Rp12,1 triliun pada APBD yang telah diserahkan ke Kemendagri. Taufik menilai, Ahok mengada-ada membuat pernyataan seperti itu. "Bayangkan... bagaimana logikanya Rp12,1 triliun untuk satu kota Jakarta Barat? Itu nggak masuk akal. APBD cuma Rp73,08 triliun kok. Biaya tidak langsung 60 persen kok ada Rp 12 triliun. Itu ngada-ngada, itu ngarang, itu tipe panik," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Rabu (25/2). Menurutnya, tudingan tersebut hanyalah reaksi panik Ahok saja. Ia pun menganggap Ahok kaget karena tiba-tiba DPRD DKI memilih menggunakan hak angket. "Dia (Ahok) kaget saja tiba-tiba angket. Cara dia ngeles. Mestinya sabar tenang jangan panik. Hak ini hak kami. Jangan ngatur hak kami," kata Taufik. (Ars)