Jakarta, Obsessionnews - Bukan hal baru jika beras dijadikan instrumen politik dalam setiap rezim Pemerintahan. Pada zaman baheula, pangan menduduki posisi terpenting kebutuhan manusia. Pangan menjadi instrumen paling ampuh untuk menguncang kekuatan politik sebuah Pemerintahan.

“Dan bila gagal menjaga stabilitas harga pangan Pemerintahan bisa diturunkan. Dan itu bisa saja terjadi pada Pemerintahan Jokowi,” tegas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono, kepada Obsessionnews.com, Rabu (25/2/2015).

“Dua bahan pokok yang setiap hari harus tersedia dan harganya mudah terjangkau oleh mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah dan pas pasan di era Jokowi mengalami kenaikan harga dan kelangkaa dari dua bahan pokok tersebut,” tambahnya.

Poyuono mengungkapkan, kelangkaan dua bahan pokok tersebut yang keduanya dikelola oleh dua BUMN yaitu Bulog dan Pertamina menunjukan kegagalan kedua Manajemen baru  BUMN tersebut dalam menjaga stabilitas harga dan ketersedian beras dan gas 3 kg.

“Kenaikan harga beras dan gas bila Pemerintahan Jokowi tidak bisa mengatasinya dalam waktu satu bulan ini bisa meyebabkan citra Jokowi buruk dimata masyarakat, serta menurunkan akseptabilitas publik terhadap Jokowi dan dianggap Jokowi memang tidak mampu memimpin Indonesia,” tandas Ketua Umum FSP BUMN Bersatu.

Ia mengingatkan, Jokowi agar Jangan menganggap remeh kenaikan harga beras dan gas 3 kg. “Jokowi harus segera mengambil langkah-langkah strategis dengan membentuk suatu badan atau dewan nasional yang mengawasi dan mengontrol 9 bahan pokok dan gas 3 kg agar ketersedian dan harganya sesuai keekonomisan dan terjangkau oleh masyarakat ,” tandasnya.

Dengan naiknya harga beras dan pangan lainnya  inilah, lanjut dia, saatnya Jokowi membangun revolusi mental masyarakat desa untuk pentingnya kembali mengolah lahan. “Untuk  membangun ketahanan pangan dipedesaan dengan melibatkan BUMN terkait dengan sektor pertanian agar mencapai swasembada pangan yang sesuai Trisakti,” tambahnya.

Poyuono berharap, Jokowi segera mengevaluasi para Menteri dan Direksi BUMN yang punya tanggung Jawab terhadap stabilitas harga ketersedian beras dan gas 3 Kg dan jika perlu mencopotnya. “Apalagi jika punya hubungan erat dengan mafia beras dan mafia gas,” ungkapnya. (Ars)