Jakarta, Obsessionnews - Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Prakoso Wibowo, mengungkapkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disuntikkan kepada tiga BUMN Tbk (PT. ANTAM, PT. Adhi Karya, PT Waskita Karya) justru akan menguntungkan pemegang saham ketiga BUMN yang  di luar pemerintah, karena sifat PMN sama dengan pinjaman BANK tanpa bunga. “Dikucurkannya PMN kepada tiga BUMN tersebut merupakan akal-akalan oknum-oknum anggota DPR dan elite politik yang banyak kepentingan pribadi dengan ketiga BUMB Tbk itu dengan motif mencari keuntungan naiknya nilai saham ketiga BUMN tersebut akibat kucuran PMN bagi yang memegang saham ketiga BUMN atau dengan kompensasi belu saham dengan harga under value,” ungkapnya kepada Obsessionnews.com, Minggu malam (15/2/2015). “Selain itu juga bagian fee dari proyek proyek infrajstrutur pemerintah. Karena itu BPK , Kejaksaan Agung, KPK harus benar benar mengawasi ketiga BUMN tersebut walau BPK agak sulit mengauditnya karena sudah menjadi perusahaan terbuka,” tandasnya. Prakoso membeberkan, suntikan PMN kepada 31 BUMN dengan status perusahaan tertutup dan tiga BUMN yang sudah melantai di bursa saham yaitu PT. ANTAM Tbk sebesar Rp3,5 triliun, PT. Adhi Karya Tbk sebesar Rp1,4 triliun dan PT Waskita Karya Tbk sebesar Rp3,5 tTriliun. Ia menyebutkan, berikut kinerja tiga BUMN Tbk tahun 2013 hasil RUPS 2014 PT Antam dengan Kompisisi  Saham pemerintah 65 %, Saham Perusahaan Asing 30 persen dan 5 persen publik. “Dividen tunai dibagikan kepada Negara oleh PT Antam hanya sebesar Rp59.98 miliar  dan publik dan perusahanan Asing sebesar Rp32,26 milyar  Sedangkan PT Adhi Karya tbk mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk turun menjadi Rp 59,91 miliar pada semester I 2014,” paparnya. Sementara itu, lanjutnya, pendapatan perseroan turun 4,1 persen menjadi Rp 3,19 triliun pada semester I 2014.Per akhir Juni 2014, komposisi pemegang saham Adhi Karya yaitu pemerintah Indonesia sebesar 51 persen dan publik sebesar 49 persen. “Sementara PT Wika Tbk, dana PMN yang diinginkan untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan di sektor infrastruktur, seperti proyek electronical city, air, jalan dan jembatan, serta minyak dan gas. PT Wika Tbk juga memiliki keinginan untuk menciptakan listrik 35 ribu Megawatt (MW) hingga 2019 dalam pembangunan jaringan listrik itu,” jelasnya. Diungkapkan pula, dari ketiga BUMN Tbk yang mendapatkan PMN jelas bukan untuk melakukan buy back saham untuk memperbesar saham kepemilikan negara dan PMN digunakan untuk private capital  placement oleh pemegang saham mayoritas. Ia menilai, ketika BUMN Tbk tersebut tidak berhasil mendapatkan tambahan modal dari pinjaman bank karena kinerja keuangannya buruk serta syarat dengan kepentingan politik serta maraknya dugaan penyelewengan oleh oknum BUMN tersebut  dan korupsi seperti Ekport biji nikel grade satu tapi dibukukan dengan nilai eksport biji nikel grade 2 dan ini telah masuk tahap penyelidikan KPK. “Sedangkan untuk PT Adhi Karya Tbk yang banyak mengerjakan proyek infrakstruktur pemerintah banyak sekali dugaan korupsi dan mark up yang melibat anggota DPR  seperti kasus proyek Hambalang sehingga meyebabkan investor atau bank takut meminjamkan dananya,” ungkap Ketua FSP BUMN Bersatu. “Untuk PT Wika juga tidak lepas dari keenganan Bank mendanai proyek proyeknya karena banyak dugaan peyelewengan dalam proyek proyek infrastruktur listrik  milik pemerintah,” tambah dia. (Ars)