Jakarta, Obsessionnews - Kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Catharina Muliana Girsang menilai, keterangan yang disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto soal Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan dan Ketua KPK Abraham Samad di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ada rerevansinya. Hasto dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan gugatan prapreadilan Budi Gunawan Selasa ‎(10/2/2015). Namun, menurut Catharina keterangan Hasto hanya berasumsi sehingga dianggap tidak punya pengaruh atau hubungan dengan keputusan KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus korupsi gratifikasi. "Itu hanya asumsi saja, hubungannya apa?" Ujarnya di PN Jakarta, ‎Rabu (11/2/2015). Menurutnya, keterangan Hasto dianggap tidak layak, lantaran Hasto sendiri tidak tahu alat bukti yang dimiliki KPK untuk menetapkan Budi sebagai tersangka. Selain itu, Hasto juga dianggap tidak tahu prosedur atau mekanisme yang dipake KPK sebelum seseorang tersebut ditetapkan tersangka Lebih lanjut Catharina dalam persidangan Hasto juga tidak bisa membuktikan peryataanya yang mengatakan, bahwa penetapan Budi sebagai tersangka disebabkan karena kekesalan Abraham lantaran gagal menjadi wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada saat Pilpres 2014 yang lalu. ‎Untuk itu, ia yakin hakim akan mengabaikan keterangan Hasto. "Karena penetapan tersangka bukan hanya satu orang Ketua KPK. Kemarin dijelaskan penyidik kan, SOP (standar operasional prosedur)-nya, semua penyelidik, penyidik para strukural, ikut semua di situ (dalam penetapan tersangka)," terangnya. Dalam sidang kemarin Hasto memang kembali menyebut gagalnya Budi sebagai Kapolri, adalah bagian dari manuver politik Abraham Samad. Sebab kata dia, Abraham tahu orang yang selama ini menggagalkan dirinya menjadi wapres adalah Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnputri. Hasto mengaku tahu manuver politik Abraham, karena pada saat Pilpres kemarin, ia sempat bertemu dengan Abraham, bahkan Abraham dituding kerap melakukan pertemuan dengan tokoh politik, termasuk salah satunya adalah Sekjen PDI-P saat itu Tjahjo Kumolo, dan mantan Kepala BIN Hendropriyono dan mantan Duputi Tim Transisi Andi Widjojanto. ‎(Albar)