Jakarta, Obsessionews - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku belum percaya jika ada rumor dari Istana bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan mengusulkan nama baru sebagai penggantinya. Menurutnya, DPR masih setia menunggu keputusan resmi dari Presiden. "Itu hak prerogatif Presiden, lantik atau membatalkan itu hak Presiden. Sekarang kita (DPR) masih menunggu keputusan formil bukan rumor," ujarnya di DPR, Rabu (4/2/2015). Fadli mengkritik, Menteri Sekretaris Negera Pratikno yang mengatakan Presiden akan segera mengambil keputusan terkait polemik Budi sebagai Kapolri dengan mengusulkan nama baru. Pernyataan itu dinilai oleh Fadli justru akan memperkeruh suasana di masyarakat, terutama mereka yang selama ini kencang membela Kapolri. "DPR hanya memberi pertimbangan atas usulan Presiden. Mensesneg jangan omongannya ke publik, nanti bisa tambah kisruh," terangnya. Untuk menyelesaikan konflik antara KPK dengan Polri, Presiden sudah membentuk Tim Independen yang terdiri dari 9 orang. Mereka ditugaskan untuk mencari tahu sebanyak mungkin mengenai akar masalah dari konflik ‎kedua lembaga penegak hukum tersebut. Informasi yang sudah dihimpun itu selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan masukan. Salah satu masukan yang sudah diterima oleh Presiden adalah, Tim Independen meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak melantik Budi sebagai Kapolri, dan kemudian meminta kepada Presiden untuk mengusulkan nama baru penganti Budi. Usulan itu, juga sama disampaikan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan beberapa orang di Istana seperti Pratikno. Bahkan Pratikno mengungkapkan alasan lamanya Presiden dalam mengambil keputusan terkait kisruh KPK Vs Polri. Menurutnya, persoalan tidak akan timbul dan menjadi berlarut-larut jika Budi dengan legowo mau mengundurkan diri sebagai Kapolri dengan alasan hukum. Secara tidak langsung ia sudah meminta kepada Budi untuk segera mengundurkan diri. "Tentu ‎saja sangat indah kalau justru, misalnya Pak BG mundur. Itu kan selesai. Kalau tidak mundur, berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan," ujarnya. Terakhir Presiden Jokowi sudah‎ melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Sokarnoputri dan sejumlah pimpinan partai dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Istana Negara Selasa malam (3/2/2015). Jokowi juga mengaku pertemuan itu membahas masalah KPK - Polri. Namun sayangnya, mantan Wali Kota Solo itu enggan menyampaikan hasil pertemuannya. Ia hanya berjanji akan segera menyelesaikan polemik pergantian kepala Polri pada minggu depan. Menurutnya, saat ini masih ada beberapa hal yang perlu dibahas sebelum dirinya mengambil keputusan final, yakni apakah dirinya akan melantik Budi atau memilih nama baru. "Minggu depan saya akan selesaikan semuanya," kata Jokowi. Diketahui, Budi adalah mantan ajudan Presiden Megawati yang dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, DPR tetap meloloskan Budi sebagai Kapolri dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi III DPR pada 14 Januari 2015. ‎(Albar)