Jakarta - Pemeritah telah melakukan penandatangan perpanjangan Nota Kesepahaman (Mou) kosentrat tembaga dengan PT Freeport Indonesia (PT FI) pada Minggu (25/1/2015), yang sebelumnya telah didiskusikan oleh Menteri ESDM bersama Presiden dan Wakil Presiden,. Dalam kesepahaman Perpanjangan operasi tersebut, Freeport berencana akan membuat  smelter di Gresik Jawa Timur. Menanggapi hal ini Presidium Indonesia Timur (PPIT) La Ode Ida menanggapi pemerintah harus mengkaji ulang mengenai keputusan yang ditetapkan itu. “Rencana PT. Freeport yang akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur dengan nilai proyek 130 ribu USD, haruslah dikaji ulang. Pemerintah harusnya mengarahkan pembangunan smelter di tanah Papua, atau setidaknya di kawasan timur indonesia lainnya, ungkapnya kepada Obsession News, Senin (26/1/2015). Menurut La Ode, antara kepala keluarga (KK), Freeport dengan Pemerintah semestinya jadi bagian subtansi yang masuk dalam butir-butir kesepakatan.  Presidium INDONESIA TIMUR (PPIT) sepakat dengan Gubernur Papua yang sekarang berjuang menolak rencana itu. Prinsipnya, sumberdaya alam (SDA) di Papua harus dikembangkan untuk membangun wilayah Papua atau setidaknya kawasan Timur (KTI), untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu dan sekaligus memanfaatkan SDM yang ada di dalamnya. "Kita semua harus segera menghentikan dan atau menolak pola-pola eksploitasi SDA yang diekstrak ke luar, yang substansinya akan terus memapankan paradigma pembangunan berciri ketergantungan seperti dipraktekkan sejak Orba hingga saat ini, sekaligus menghentikan kebijakan yang merupakan warisan buruk masa lalu,” tegasnya. Karenaa jika paradigma seperti itu diteruskan menurut La Ode sama saja dengan "menghindari wilayah KTI terbangun" yang berarti di satu pihak akan terus tertinggal dan sebaliknya di wilayah barat negeri ini akan kian pesat pembangunanya. “Kebijakan seperti itu pula, bila terus dibiarkan, secara langsung bertentangan gagasan dan salah satu janji kampanye Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggir,”paparnya. Berdasarka hal itu keluarga besar PPIT  , Laode Ida (Ketua Umum) Petrus Selestinus (Ketua), Sujud Sirajudin (Ketua), Roy Simbiak (Ketua), Joseph Rahawadan (Sekjen), mendesak pemerintah untuk mengarahkan PT FREEPORT agar mebangun smelternya di tanah Papua atau setidaknya di wilayah KTI lainnya. Sedangkan itu alasan pihak PT Freeport yang sudah 20 tahun bekerja sama dengan smelter gresik Jawa Timur itu akan membuka pelung besar terhadap BUMN PT Petrokimia gresik. “Memang kami dari PT FI sudah 20 tahun bekerja sama degan smelter gresik menggunakan teknologi Mitsubishi, tetapi dalam proyeksi kedepan ada beberapa hal lain dari industri hilirnya itu juga kami membuka peluang kerja sama berbagi pihak seperti sekarang peluang yang paling utama dengan BUMN itu PT Petrokimia Gresik sehingga sulfredexit nya bisa dimanfaatkan jadi pupuk. Jadi paling tidak program ketahanan pangan juga sudah ada kontribusi secara tidak langsung dari PT FI ke pengolahan smelter Gresik yang ada,” ungkap Achmad S. Kosasih Presiden Direktur Freepor 25/1/2015 di gedung Sekjen ESDM Jakarta. “PT  smelting Gresik disana putra-putra Indonesia banyak sebagai tenaga-tenaga ahli. Kemudian proyeksi kedepan untuk smelter yang akan dibangun 2 juta ton kosentrat pertahun dimana tahun sebelumnya hanya bisa mengolah kosentrat 1 juta ton per tahun, dengan malakukan kerja sama dengan PT Mitsubisih,” paparnya “Kedepannya jangka panjang payung hukum merupakan panduan bagi kami, ini suatu investasi yang paling besar, karena invetasi yang besar maka tentu besar pula kontribusinya pemasukan pada negara. Muda-mudahan kedepan pemerintah memberikan kepastian lagi melihat peraturan-peturan yang ada. Tentu dalam waktu enam bulan ini dengan tim pemerintah dan Freeport akan bekerja sama,” harapnya. Melalui pemaparan konfesi pers 25/1/2015 Menteri ESDM Sudirman Said mengaku telah membicarakan persoalan tersebut ketika ditanya wartawan mengenai sejauhmana pola komunikasi yang dilakukan dengan masyrakat Papua. “Saya juga sudah bertemu dengan Gubernur Papua beberapa kali dan Gubernur Papua juga menyampaikan banyak aitem yang sudah disepakati antara Pemda dan intra menjemen Freeport. Jadi yang tersisah kemudian di bawah pemerintah pusat, kemudian kami baik  pemerintah pusat maupun Papua satu pandangan mengenai pending aitem, pending soal angka-angka yang bisa berkontribusi lebih kepada pemerintah,” jelasnya. Kemudian juga lanjutnya kami mendegar dari Gubernur Papua, dimana Pemda Papua juga terus berkomunikasi juga dengan manajemen Freeport ditataran lokal. Jadi ada keterlibatan yang intens begitupun ada beberapa rapat di Kementerian  mengundang Pemerintah daerah Papua termasuk dari Bapeda dan juga dari Dinas Pertambangan. “Akhirnya yang berunding adalah pihak pemerintah, saya tidak ingin menaruh terlalu banyak pihak didalam satu diskusi tapi kami lebih banyak mendegar aspirasi dari berbagai pihak,” tegasnya. (Asma)