Jakarta - Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra menyesalkan pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edi yang menyebutkan bahwa massa yang datang ke KPK adalah orang-orang tidak jelas. Menurutnya, seharusnya Menteri Tejo blusukan ke KPK, kemudian kenalan satu persatu dengan orang-orang yang berkumpul di sana. "Saya sendiri kemarin hadir di KPK, bersama-sama teman-teman aktivis pergerakan yang lainnya. Namun perlu Menteri Tedjo ketahui, kami selalu hadir di KPK tanpa dimobilisasi, dengan kesadaran sendiri, sudah berkali-kali terutama saat momen corruption fight back seperti sekarang," tegasnya dalam pesan BBM-nya kepada Obsession News, Minggu (25/1/2015). Gede mengingatkan, saat momen Cicak vs Buaya Jilid 1 pada akhir tahun 2009, banyak aktivis jaringannya bahkan sampai menginap berminggu-minggu dalam tenda di taman depan KPK. Di mana setiap malamnya mereka (para aktivis) juga mengadakan acara politik atau kebudayaan di selasar KPK. Yang terlibat secara sukarela di berbagai acara ini tidak hanya aktivis dan budayawan, tetapi bahkan juga ibu-ibu, anak-anak, intelektual, pekerja, dan berbagai elemen lainnya. "Perlu diketahui juga oleh Menteri Tedjo, rakyat Indonesia sekarang sudah semakin terbuka matanya. Jangan dipikir isu korupsi hanyalah isu kalangan elit belaka, rakyat banyak juga sangat berkepentingan dengan perjuangan pemberantasan korupsi. Bagaimanapun tingkat kesejahteraan mereka juga sangat bergantung pada ketersediaan anggaran negara (yang tidak dikorup)," tandas Mantan AKtivis ITB ini. Gede membeberkan, pada era Orde Baru angka korupsi yang terjadi pada anggaran negara secara rata-rata adalah sebesar 30%. Saat ini, menurut seorang ekonom senior, angka korupsi tersebut semakin membesar hingga mencapai 40% dari total anggaran. "Maka, memang sudah layak jika Negara kita masuk pada Darurat Korupsi," ungkap Alumnus ITB dan UI ini. (Ars)