Jakarta - Rencana pemerintah untuk menyalurkan menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa perusahaan publik dipandang kurang tepat oleh Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad. Menurut dia, jika dana tersebut dialihkan untuk perusahaan – perusahaan yang bersentuhan langsung dengan pengusaha keci cukup untuk membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Ditemui usai diskusi tentang Optimalisasi Penerimaan Deviden Badan Usaha Milik Nagara (BUMN) di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Fadel menceritakan pertemuannya dengan direktur utama perusahaan yang bersentuhan dengan pengusaha kecil. “Saya panggil dirutnya, saya tanya kamu masih bisa serap lagi ga? Kata dia bisa karena kebutuhannya masih besar. Kalau kita berikan duit kedia, Rp1 triliun saja dia bisa menyerap sampai 3 - 4 juta konsumen,” kata Fadel. Menurut dia, jumlah penyerapan tersebut menggambarkan peluang pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dimana ada 3 hingga 4 juta orang dapat memulai usahanya dengan bantuan dana dari pemerintah. “Ini kan peluang lapangan pekerjaan yang besar. Pak menkeu bilang kalau pertumbuhan ekonomi naik 1 persen maka bisa membuat lapangan pekerjaan 200 ribu – 500 ribu orang, ini coba bayangkan bisa 3 juta – 4 juta orang,” tutur dia. Namun sayangnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut tidak menyebutkan dirut perusahaan mana yang diajak bicara mengenai kesanggupan penyerapan dana PMN itu. Meski demikian ia mengaku berharap dapat menyalurkan dana sebanyak Rp2 triliun untuk perusahaan Askrindo dan Jamkrindo dengan jumlah masing – masing akan mendapat Rp1 triliun. “Itu tadi malam saya sampaikan itu kepada pak menteri kalau ada Rp4 triliun, yang Rp2 triliun ini kita masukkan kesitu jadi dua kali lipat dari yang lalu. Masing – masing nanti Rp1 triliun, Askrindo Rp1 triliun Jamkrindo Rp1 triliun. Itu pikiran saya sementara dari laporan yang mereka punyai,” ujar dia. Lebih lanjut Fadel berharap pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK) kali ini tetap mau meneruskan program KUR dan program – program lain yang bersentuhan dengan masyarakat. “Pokoknya KUR harus diteruskan, harga mati. PMPN yang dahulu dibuat oleh SBY itu juga harus diteruskan, kalau pak Jokowi mau rubah formatnya ya silahkan tapi yang pentrin harus untuk kepentingan rakyat kita,” pungkas dia. (Kukuh Budiman)