Jakarta - Pada RAPBN Perubahaan (RAPBN-P) 2015, pemerintah Jokowi mengalokasi PMN (Penyertaan Modal negara)  sebesar Rp72,9 triliun untuk 40 BUMN. Padahal, pada era pemerintah SBY, pada APBN 2015 hanya empat BUMN yang menerima PMN sebesar Rp5.1 triliun. “Jadi, dari era pemerintah SBY ke pemerintah Jokowi, ada selisih  suntikan modal sebesar Rp67,8 triliun.  Arti suntikan modal negara untuk BUMN akan menjadi beban pembayar pajak lantaran kontribusi atau keuntungan yang disetorkan  buat negara sangat minim sekali. Dari kurun waktu 2010-2013, anggaran negara memberikan PMN ke BUMN sebesar Rp269,7 Triliun, dan keuntungan yang disetorkan kepada negara hanya sebesar Rp123 triliun,” ungkap Pengamat ANggaran Politik, Uchok Sky Khadafi kepada Obsession News, Jumat (23//1/2015). Kemudian, jelas Uchok, suntikan modal negara kepada BUMN berdasarkan RAPBN Perubahaan (APBN-P) 2015 sebesar Rp72,9 triliun sangat besar dan mahal sekali. Hal ini mengindikasi,  pertama, BUMN pada pemerintah Jokowi  diakukan ‘penggemukan’ dengan cara penambahaan modal sebesar besarnya agar dapat dijual kepada investor  dengan harga semurah murahnya. Kedua, lanjutnya, memang ini disinyalir untuk menambah modal BUMN tetapi hanya untuk mengakomodasi  pendukung orang-orang Jokowi yang belum mendapat jabatan di pemerintahaan. “Dengan ada penambahan suntikan modal ini kepada 40 BUMN diharapkan mereka puas mendapat gaji dan tunjangan atas jasa mereka saat pilpres 2014 kemarin,” duganya. “Ketiga, dana BUMN diduga untuk modal politik sebagai  tawar menawar dalam politik kepada partai partai politik yang galak atau opsisi kepada pemerintah Jokowi. Artinya, dana BUMN ini kemungkinan untuk menjadi bancakan politisi partai dan pejabat Negara,” bebernya. Selanjutnya, etgas Uchok, APBN-P 2015 untuk BUMN sangat mahal sekali. Namun, bila melihat  bantuan atau alokasi  untuk subsidi, pemerintah Jokowi melakukan pengurangan besar besaran. Dimana terjadi penurunan alokasi subsidi, pada APBN 2015 sebesar Rp414,6 triliun, dan pada RAPBN-P 2015 hanya sebesar Rp232,7 triliun. “Jadi, penurunan subsidi ini  cukup dratis, dan rakyat harus menarik nafas panjang karena, kebutuhan subsidi untuk rakyat tidak akan mencukupi lantaran penurunan sampai  sebesar Rp181,9 triliun,” ungkapnya pula. Dari alokasi anggaran subsidi ini, menurut dia, menandakan wajah RAPBN-P Jokowi tersebut adalah anti rakyat dan hanya yang boleh menikmati para politisi dan pejabat negara, dimana penambahaan subsidi buat BUMN sampai sebesar Rp67,8  triliun. Sedangkan subsidi buat rakyat turun sampai sebesar Rp181,9 triliun. “Apalagi bila melihat dana untuk desa seperti Presiden Jokowi pelit banget buat orang orang desa. Karena, penambahaan dana desa hanya sebesar Rp11,7 triliun doang, bila dibandingkan dengan suntikan modal pemerintah kepada BUMN, penambahan sampai sebesar Rp67,8 triliun. Dimana dana desa pada APBN 2015 sebesar Rp9 triliun, dan pada APBN-P tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun,” tambahnya. Jadi, menurut Uchok, sudah jelas bahwa wajah RAPBN Perubahaan 2015 kurang merakyat dan anti rakyat. “Ini menandakan bahwa blusukan Jokowi atau para menteri selama ini ke tempat-tempat orang miskin, agar bisa membantu rakyat miskin, hanya omong kosong, dan tidak bermanfaat kepada rakyat apabila melihat wajah RAPBN Jokowi penikmatnya politisi dan pejabat negara saja,” ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) ini. (Ars)