Jakarta - Kasus penetapan tersangka Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya semakin ramai diperbincangkan di media masa. Sebab, kasus ini diduga melibatkan orang-orang penting di negeri yang bertugas di Istana maaupun Kepolisian. Menurut informasi dar‎i Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Budi adalah satu nama yang disodorkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon menteri kabinet kerja. Namun, berdasarkan penelusuran PPATK dan KPK, Budi dan sebagian calon lainya mendapat rapor merah. Yang artinya terindikasi persoalan hukum. Hingga akhirnya Budi ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mempertanyakan proses hukum di KPK. Menurutnya, jika Budi ditetapkan sebagai tersangka karena gratifikasi lantas siapa yang memberi hadiah atau suap kepada Budi? Kemudian periwira tinggi mana yang juga memiliki rekening gendut? Dan siapa lagi calon menteri yang kena lapor merah di KPK? "KPK harus jelaskan kepada publik mengenai pertanyaan-pertanyaan itu," ujar Benny kepada Obsessionews.com di DPR, Kamis (22/1/2015). Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, saat ini publik sudah disayangi dengan pertanyaan yang ngalor ngidul mengenai adanya penetapan tersangka Budi Gunawan. Menurut Benny, kasus hukum yang dipolitisasi ini bisa menjadi rancu, jika KPK tidak bisa bekerja secara profesional, dan proporsional untuk membuktikan kasus ini secara hukum, berdasarkan fakta dan data. "Biar tidak jadi bias, KPK harus segara buktikan kalau Budi bersalah," terangnya. Sementara itu, hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Ia mengatakan mengapa KPK tidak bisa terbuka untuk mengungkap kasus ini secara jelas. Menurutnya, KPK tidak bisa diposisikan sebagai lembaga yang anti kritik, sehingga kalau ada yang mempertanyakan mengenai persoalan hukum tersangka, justru malah dianggap membela koruptor. ‎"Kita juga harus berani memeriksa, emangnya hanya Malaikat dan Tuhan saja memeriksa," tuturnya. ‎Politisi Partai Gerindra itu, juga menuding KPK selalu ingkar janji untuk membongkar orang-orang terindikasi korupsi. Misalnya saja kata Fadli, calon menteri yang dulu kena rapor merah sampai saat ini tidak publikasikan. Dari sekian banyak calon hanya Budi saja yang mengemuka. ‎"KPK harus terbuka dan transparan misal KPK mengatakan spidol merah janjinya ada kenapa tidak dilakukan sampai sekarang.  Itu berdusta!" pungkasnya. (Albar)