Jakarta - Setelah melakukan pembacaan rekam jejak (track record) transaksi keuangan pejabat di jajaran Pemprov DKI Jakarta, ternyata Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah oknum pejabat Pemprov DKI Jakarta yang diduga terindikasi kepemilikikan rekening 'gendut' atau tranmsaksi tidak wajar. Namun, Kepala PPATK Muhammad Yusuf enggan untuk membeberkannama-nama pejabat DKI Jakarta yang memiliki rekening gendut tersebut. "Rahasia, tapi jawabannya ada, pokoknya ada. Saya kirim kepada penegak hukum, tunggu tanggal mainnya saja," ungkap Yusuf di Balai Kota, Jakarta, Rabu (21/1/2015). Yusuf menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai yang berwenang untuk penggunaan data rekam jejak transaksi keuangan tersebut. Menurutnya, data rekam jejak itu bisa berguna apabila Pemprov DKI akan menggelar lelang jabatan. "Tergantung Pak Gubernur nanti. Kalau dipandang perlu kami akan bantu," tandas Kepala PPATK. Sekedar informasi, Pemprov DKI Jakarta hari Rabu (21/1), mendatangani nota kesepahaman dengan PPATK untuk pencegahan dan penindakan terhadap oknum pejabat DKI yang melakukan pencucian uang. (Pur)