Ketua Komisi III DPR Anggap Abraham Salahgunakan Penyadapan

Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin dari Fraksi Partai Golkar, menanggapi keterangan Pelaksana tugas (Plt) Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristyanto soal dugaan permainan politik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Dalam keterangan presnya, Hasto mengatakan bahwa otak di balik gagalnya Abraham menjadi wakil presiden mendampingi Joko Widodo tidak lain adalah Komjen Pol Budi Gunawan yang kini menjadi calon Kapolri. Menurutnya, hal inilah yang mungkin menjadi penyebab Budi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus rekening gendut. Hasto menyebut Abraham mengatahui informasi tersebut, lantaran telah melakukan penyadapan terhadap pihak-pihak terkait untuk mengatahui isu perkembangan politik yang terjadi pada saat Pilpres 2014. Jadi sebelum Hasto menyampaikan bahwa Abraham tidak jadi dipilih, Ketua KPK itu sudah lebih dulu mengatahui informasi tersebut. Menurut Aziz, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kasus ini. Pertama, sebagai penegak hukum yang bekerja di lembaga yang independen, Abraham dinilai telah melakukan kesalahan karena terlibat dalam politik praktis. Kedua, dengan kekuasaan itu, Abraham telah menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan penyadapan di luar kepentingan hukum melainkan untuk kepentingan politik. "Kita harus melihat dua sisi, masalah penyadapan di luar konteks pelangagran pidana. Penyadapan tidak boleh dilakukan dengan diluar penyidikan," ujar Aziz di DPR, Kamis (22/1/2015). Lebih lanjut Aziz mengatakan, secara etika Abraham memang tidak boleh ikut-ikut dalam urusan politik. Menurutnya, jika memang Abraham pada waktu itu ingin mencalonkan diri sebagai wakil presiden, harusnya kata dia, Abraham mengundurkan diri dari ketua KPK. Demikian juga untuk para pimpinan KPK yang lainya. "Sebenarnya secara etika penegak hukum tidak boleh terlibat di poltik praktis. Kalau mau, mundur dulu baru mencalonkan," terangnya. Poltisi Partai Golkar itu, menyarankan agar Hasto memberikan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung kebenaran isu tersebut. Agar, pemberitaan dan informasi yang sudah menyebar ke publik, tidak sumir. Sebab katanya, ia sendiri tidak mengatahui kejadian yang sebenarnya. "Kebenarannanya masih absolut, sumir, kalau saya terlibat saya larang. Saya tidak terlibat. Nah silahkan pak Hasto menceritakan," jelasnya. (Albar)





























