Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra FX Arief Poyuono berpendapat, upaya lobi untuk menawarkan diri menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang dilakukan oleh seorang pejabat negara atau pejabat publik seperti kalau benar dilakukan Ketua KPK Abraham Samad, adalah bukan hal yang tabu dan melanggar hukum. “Tentu saja selama Abraham Samad tidak memanfaatkan jabatannya untuk memberi previlege kepada kalangan elit PDI-P dan Jokowi untuk tidak menindaklanjuti kasus-kasus dugaan korupsinya yang dilaporkan masyarakat atau BPK kepada KPK,” tegas Arief Poyuono dalam pesan BBM-nya kepada Obsession News, Kamis (22/1/2015). Nampaknya,  babak 'pertempuran' antara Ketua KPK Abraham Samad dengan pihak PDI Perjuangan (PDI-P) berlanjut, menyusul penetapan Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Diberitakan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menggelar jumpa pers pada Kamis siang ini, di bekas Posko Pemenangan Jokowi dalam Pilpres di Jl. Cemara 19 Jakarta Pusat, untuk membuka testimoni sepak terjang Abraham Samad dalam Pilpres 2014. Bahkan, semula Hasto dijadwalkan didampingi oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang juga merupakan bagian dari tim sukes Jokowi dalam Pilpres 2014. Langkah kubu PDI-P ini sebagai reaksi terhadap tulisan di Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad". Dalam tulisan ini disebutkan bahwa Abraham menggunakan jabatan Ketua KPK untuk menjadi alat lobi politik. Ketua KPK itu disebutkan mau juga menjadi Cawapres bagi Jokowi. Menanggapi hal ini, Arief Poyuono menegaskan bahwa tidak masalah Abraham Samad maju menjadi Cawpares. “Karena ada juga mantan KASAD  pada waktu itu masih aktif dan Oknum petinggi TNI yang pada waktu itu masih bertugas juga melakukan lobi-lobi ke PDI-P dan parpol lain untuk dicalonkan dalam Pemilihan Presiden 2014,” ungkap Ketua DPP Gerindra. “Dan malah ketika tidak diterima, malah menjadi tim sukses bawah tanah capres yang diinginkan menjadi pasangannya. Dan setelah menang, si petinggi TNI yang sudah pensiun menjadi Komisaris di BUMN,” tambahnya. “Begitu juga lobi politik Muhaimin Iskandar yang waktu itu masih menjabat sebagai Menakertrans juga melakukan lobi dengan PDI-P untuk jadi Cawapresnya Jokowi. Jadi, semua itu hal yang lumrah,” tegasnya pula. Asal saja, tandas Arief, jangan menyangkutkan persoalan ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka dengan lobi Abraham Samad untuk menawarkan diri jadi Cawapres Jokowi. “Kalau itu sih naif namanya. Sebab, Abraham Samad itu tokoh muda yang punya integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi. Jadi, ya sah aja kalau Abraham Samad menawarkan dirinya pada PDI-P,” tuturnya. “Tolong semua pihak jangan mendelegitimasi KPK, karena hari ini KPK adalah institusi yang sangat cekatan dalam menangkap para koruptor. Walaupun saat ini Kejaksaan juga patut diacungkan jempol dalam memberantas korupsi!” seru anak buah Prabowo ini. Ia pun menilai, kasus Budi Gunawan itu murni dugaan tindak pidana gratifikasi oleh pejabat negara dan sebaiknya PDI-P tidak menghancurkan KPK serta mengadu-domba Polri dan KPK. Lebih baik desak Jokowi untuk Budi Gunawan. Dan jika Jokowi menolak, ya PDIP tinggal tarik dukungan pada pemerintahan Jokowi- JK. Gitu aja kok susah,” ujar Arief. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Obsession News masih belum berhasil mendapat konfirmasi dari Ketua KPK Abraham Samad. Pasalnya, Pimpinan KPK itu sedang menyiapkan materi untuk memberi keterangan kepada pers terkait masalah yang diungkap oleh pihak PDI-P dalam testimoni sepak terjang Abraham Samad yang melamar sebagai Cawapres tersebut. (Ars)