Jakarta - Di balik adanya kasus Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, ada pihak yang menduga bahwa ini adalah pertarungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dimana Budi adalah pilihan Megawati yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Jokowi. Anggapan sementara, mungkin karena Jokowi sudah tahu bahwa Budi memiliki rekam jejak buruk. Sebab, berdasarkan hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksasi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi masuk dalam daftar calon menteri yang mendapat rapor merah. ‎Artinya terindikasi kuat terlibat dalam kasus korupsi. Alhasil, Jokowi menyerahkan calon tunggal Kapolri Budi Gunawan ke DPR‎. Jokowi berharap DPR menolaknya. Namun ternyata DPR justru menerima Budi melalui sidang paripurna. Kondisi ini membuat Jokowi delematis dan terpaksa menunda pelantikan Budi, lantaran mantan Ajudan Megawati itu sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus rekening gendut. Di luar pandangan itu, ada juga pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya dibalik kasus ini, Jokowi dengan Megawati sebenarnya hanya bersandiwara. Mereka sengaja menciptakan suasana ramai untuk melemahkan Polri. Tujuan utamanya adalah menjadikan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Pertahanan‎ (Kemenhan). Jika hal itu benar adanya, maka bisa jadi tujuan utama politik Jokowi dengan Megawati adalah mengamankan Polri untuk kepentingan Pemilu 2019. Jelas, nantinya Polri di bawah kendali orang-orang PDI-P. ‎Indikasinya, bisa dilihat dalam kampanye calon presiden beberapa bulan yang lalu, Jokowi menginginkan agar Polri berada di bawah Mendagri. Lantas bagaimana tanggapan Partai Demokrat, sebab ada juga yang mengatakan bahwa kasus ini sejatinya juga pertarungan antara Megawati dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Mega punya kepentingan untuk pengamanan kasus SKL BLBI, sedangkan SBY punya kepentingan untuk mengamankan kasus Bailout Bank Century ‎ dan penetapanya sebagai bank gagal berdampak sistemik. ‎Juru bicara Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, dalam politik bisa saja kemungkinan-kemungkinan itu terjadi, bahwa ada pihak yang mencoba memancing di air yang keruh atau mencoba memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan tertentu. Namun, Ruhut menegaskan Demokrat tidak akan pernah khawatir untuk menghadapi situasi seperti ini. "Saya kira Demokrat partai yang cukup pengalaman, jadi tidak khawatir menanggapi kemungkinan itu," ujarnya kepada Obsessionews.com Selasa (20/1/2015). Ruhut masih percaya, SBY punya kemampuan berpolitik di atas rata-rata. ‎Ia sadar meski saat ini Demokrat sudah tidak lagi menjadi partai penguasa. Namun, pengalaman dan ketokohan SBY masih tetap disegani. Karenanya kata Ruhut, selama masih ada SBY, Demokrat akan tetap terkendali. "Nggak ada masalah bagi Demokrat," terangnya. ‎Namun, secara pribadi Ruhut menilai anggapan itu masih terlalu jauh. Bahkan ia mengaku tidak tahu jika ada pihak yang beranggapan kalau Jokowi dengan Megawati sebenarnya hanya berpura-pura. Sebab kata dia, sebagai mantan tim sukses Presiden Jokowi, Ruhut juga meyakini visi misi yang disampaikan oleh Jokowi sangat baik. "Nggak tahu ya, mungkin ini terlalu jauh tapi apapun keputusan presiden kita harus hormati," pungkasnya. " (Albar)