Jakarta – Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Salamuddin Daeng yang juga Peneliti Senior The Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai, untuk kesekian kali Pemerintah membuat kebijakan blunder. “Menyertakan modal cukup besar di BUMN mencapai Rp48 triliun. Kebijakan ini diamini DPR. Ada apa? Apakah BUMN dalam keadaan sekarat? Atau ini modus perampokan uang rakyat?” ungkapnya kepada Obsession News, Selasa (20/1/2015). “Atau apakah ini merupakan cara untuk menaikkan nilai jual BUMN dan mendapatkan utang besar? Atau jangan-jangan ini modus pengerukan APBN oleh penguasa? Publik tahu bahwa selama ini BUMN adalah lahan jarahan!” bebernya pula. Padahal, tegas Salamuddin, selama ini pemerintah mendorong BUMN untuk melakukan: 1. Pelepasan aset/Penjualan aset BUMN untuk memoperoleh uang. 2. Privatisasi melalui penjualan langsung saham BUMN kepada swasta dan asing. 3. Penjualan saham BUMN melalui pasar modal. 4. Mendorong BUMN mengambil utang dalam jumlah besar. 5. Mendorong BUMN untuk menciptakan utang melalui pasar keuangan global dalam global bond. “Lalu apa maksud penyertaan modal Pemerintah begitu besar jika nantinya BUMN juga dijual?” tandasnya mempertanyakan. Hal ini, menurut Salamuddin, ada tiga kemungkinan. Pertama, besar kemungkinan BUMN sedang sekarat kekurangan liquiditas dan tenacam bangkrut. Kedua, kemungkinan perusahaan BUMN sedang dalam posisi kesulitan membayar utang/kewajiban dalam luar negeri dan terancama gulung tikar. “Ketiga, besar kemungkinan penyertaan modal ini adalah memuat rencana perampokan BUMN sacara besar besaran oleh penguasa,” tambahnya. Ia memaparkan, selama ini BUMN dijalankan sebagaimana layaknya perusahaan swasta pada umumnya. “Mengeruk keuntungan dari rakyat. Seharusnya BUMN lah yang membagi keuntungan kepada negara, agar keuntungan tersebut bisa didistribusikan kembali kepada rakyat, untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Salamuddin. Pemerintah sekarang, lanjutnya, justru memungut pajak setinggi tingginya dari rakyat, menaikkan harga kebutuhan dasar rakyat yang dijual oleh BUMN BUMN, menaikkan suku bunga untuk memperkaya bank bank termasuk bank BUMN. “Kok sekarang BUMN malah disuntik dana sementara subsidi untuk rakyat malah dicabut. Sadis!” ungkap dia. (Ars)