Jakarta - ‎Jabatan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri akhirnya tidak jadi diganti oleh Komjen Pol Budi Gunawan, tapi Plt Kapolri dijabat Komjen Pol Badroddin Haiti yang maish memegang jabatan Wakapolri. Nampaknya, semua orang sibuk membicarakan Budi sebagai penggantinya, tapi sedikit yang berbicara mengapa Sutarman harus cepat-cepat diganti. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Nasser mengungkap alasannya, mengapa Sutarman yang juga mantan Ajudan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu harus cepat diganti. Menurutnya, Kompolnas punya keinginan agar institusi Polri berkembang semakin baik. Nasser menilai, semenjak di bawah kendali Sutarman, Polri justru banyak mengalami kemunduran dalam segala hal. Sutarman dianggap tidak bisa memenuhi janji-janjinya saat dirinya melakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada 17 Oktober 2013. ‎Karena itu  kata Nasser, Kompolnas segera mengajukan nama-nama calon Kapolri penganti Sutarman kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dengan harapan ada perubahan yang lebih baik. ‎"Kompolnas, memberikan pertimbangan adanya pergantian Kapolri karena banyak hal. Kita beranggapan bahwa apa yang dijanjikan oleh Sutarman dalam fit and proper test dapat terealisasikan. Tapi ternyata tidak," ungkap Naseer kepada Obsessionnews.com Sabtu (17/1/2015). Naseer mengatakan, ada banyak janji-janji Sutarman yang tidak dapat terealisasikan. Misalnya saja, kata dia, berkaitan dengan ‎janj-janji mengendalikan personil untuk tidak bersikap anarkis sampai melanggar hak asai manusia (HAM), kemudian penataan lalu lintas, serta pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Terlebih berkaitan dengan persoalan penegakan hukum dalam hal ini kasus korupsi, Sutarman dianggap oleh Nasser tidak memiliki prestasi yang gemilang. Semenjak berada di bawah kepemimpinannya, Polri hanya mampu menangkap guru-guru atau bos-bos sekolah, dan penjahat kelas bawah. "Mana ‎ada Bupati yang ditangkap sama dia, wali kota, gubernur, anggota DPR, mana apa ada? Nggak ada kan!" bebernya. Meski demikian, Naseer enggan berkomentar saat ditanya apakah keputusan Kompolnas menyerahkan Budi ke Presiden Jokowi merupakan keputusan yang terbaik. Sebab, Budi sendiri juga terindikasi tidak punya integritas, menyusul ditetapkannya Budi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi soal rekening gendut. Seolah Nasser tidak mau jika Kompolnas disalahkan. Ia berkilah bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap rekam jejak Budi. Dari hasil penelusuranya itu, Budi dinyatakan‎ bersih dalam surat keterangan dari Bareskrim Mabes Polri. Namun‎ nyatanya, data yang dimiliki Kompolnas berbeda dengan KPK. "Kami sudah melakukan wawancara Budi pada 2013 saat masuk bursa pengangti Timor Pradopo," katanya. Terlepas dari itu, Budi saat ini juga batal dilantik oleh Jokowi. Kompolnas berharap jabatan Kapolri di bawah kepemimpinan Badroddin bisa melanjutkan janj-janji yang sudah diucapkan oleh Sutarman. Adapun mengenai kasus yang melibatkan Budi, Naseer juga berharap KPK segera melakukan upaya hukum yang tepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap Budi. ‎(Albar)