Jakarta - Mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) era Presiden Gus Dur, Jenderal Pol (Purn) Chaerudin Ismail memaparkan, Kapolri sekarang ditekan untuk lebih cekatan dalam memahami persoalan di tubuh kepolisian, apalagi kejahatan sekarang lebih sulit diungkap. “Masalah kejahatan banyak cara untuk mengungkapnya, menjelaskannya masalah sosiologis dan psikologis, menurut saya Kapolri harus memiliki pengalaman itu,” tegas Chaerudin usai diskusi bertema “Polisi di Negara Demokrasi Prespektof Civil Cociety” yang digelar di Menteng, Jakarata  Pusat, Selasa malam (13/1/2015). Menurut Chaerudin, Kapolri juga harus memahami pekerjaan anak buah di bawah, karena keamanan dan ketertiban masyarakat ditentukan oleh petugas lapangan. “Petugas lapangan ini kan gajinya rendah, kerjanya banyak, ya artinya repot juga mereka dan pimpinan Polres harus mengerti,” tutur dia. “Kalau dimengerti maka tidak terjadi benturan. Pengalaman saya dulu banyak benturan polisi dengan masyarakat itu terjadi karena keteledoran dalam memberikan tugas dengan imbalan yang sedikit,” tambahnya. Menanggapi soal calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Chaerudin mengaku belum paham persoalannya. “Mengenai permainan di KPK saya belum tahu. Kalau Budi Gunawan ini anak buah saya, saya pikir dia bagus, dia nulis juga mengenai pandangan-pandangannya dan menurut saya termasuk orang ilmuwan. Sekarang ini jabatannya Kepala Lemdiklat, tapi kan saya sudah jarang ketemu dengan dia,” ujarnya. “Yang saya tahu, Budi Gunawan itu adalah anak buah saya dulu ketika saya Kapolda Jawa Barat dia kepala Satuan Lalu Lintas di Poltabes. Lalu saya pindahkan ke Bogor menjadi Kapolres dan kemudian jadi Ajudan Wakil Presiden. Selama ini saya nilai Budi petugas polisi yang baik, terkait persoalan ditetapkan oleh KPK, saya juga belum tahu,” jelas Chaerudin. Ditetapkan  tersangkanya secara langsung Budi Gunawan sebagai pemilik rekening gendut oleh KPK, menimbulkan berbagai konotasi terhadap KPK itu sendiri. “Di jaman saya dulu, biasanya orang itu tidak langsung ditahan tapi diperiksa terlebih dahulu. Setelah yakin persoalannya, baru dijadikan tersangka. Tetapi kalau KPK seperti ini saya pikir sudah berkali-kali begini, bukan saya benci mereka tetapi saya luruskan, karena mereka-meraka juga itu kawan-kawan saya itu,” ungkap Chaerudin. Meski enggan memberikan komentar terkait penetapan Budi Gunawan jadi tersangka, Chaerudin menilai, ada persaingan di dalam penentuan calon Kapolri. “Mungkin ada persaingan tapi tidak tahu persaingannya seperti apa. KPK wewenangnya luar biasa kalau sering digunakan jadinya biasa, sedangkan polisi dan jaksa wewenangnnya biasa. Mestinya dipanggil dulu, diperiksa kemudian ditetapkan tersangka. Kapan penyelidikannya dilakukan, dari pernyataan itu jangan salah kalau orang menganggapnya politik,” tandasnya. “Kalau masalah rekening gendut itu kan sudah clear pada jamanannya pak Mandinarso. Kalau saya lihat selama reformasi ini menjadi pejabat Polri sudah dijadikan persoalan yang terkadang tidak sehat. Saya alami seperti itu dengan ditunjuk oleh Presiden Gus Dur saat itu, kemudian DPR tidak setuju, padahal tidak ada urusan di situ,” papar Chaerudin. Chaerudin mengaku, dirinya dengan Kapolri Bimantoro tidak pernah ribut sebelumnya sampai hari ini. “Kalau terus-terus seperti ini, saya khawatir bahwa ini terjadi karena ada semacam persaingan yang tidak sehat di tubuh Polri sendiri,” bebernya. Menurut Chaerudin, idealnya jangan ada banyak campur untuk melahirkan seorang Kapolri. Ia menegaskan, Kapolri harus orang-orang yang terdidik dari bawah serta harus profesioal dalam memahami kepolisian. “Saya menilai kebetulan setelah pensiun saya mengajar bahkan akhir ini saya menulis buku tentang kepolisian di Indonesia. Jadi menurut saya banyak sekali hal yang tidak dipahami tentang kepolisian,” ungkapnya. Ia menuturkan, Kepolisian bukan hanya sekedar suatu institusi yang kemudian diberi dan disuruh melakukan sesuatu. “Justru polisi ini adalah orang-orang yang bekerja di bawah, yang dipimpin oleh petinggi-petinggi Jenderal yang memahami betul kepolisian RI,” terangnya. Ketentuan persyaratan calon Kapolri itu diajukan oleh Kompolnas, dan sekarang ada aturan baru harus bintang tiga. “Terseralah. Tapi kalau terjadi semacam persaingan-persaingan yang tidak sehat belum lagi mempengaruhi politik, menurut saya hal ini berbahaya,” tuturnya. Diakuinya, jabatan Kapolri di jaman reformasi banyak yang menginginkannya, dan ini berbeda dengan jaman dulu. “Kalau kita dulu tahu diri kalau tidak pantas dengan jabatan itu. Tapi kalau sekarang, banyak orang menganggap jabatan itu semua pantas, padahal di situ ada kriterianya pernah jadi apa dan sebagainya,” tegasnya. Kriteria calon Kapolri, menurut Chaerudin, haruslah orang yang memiliki pengalaman didalam persoalan reserse karena masalah utama yang dihadapi polisi yang sebetulnya menciptakan kolaborasi public safety memelihara ketentaraman dan keamanan dalam memerangi kejahatan dalam artian menyidik dan mengungkap. (Asm)