Jakarta - Pemerintah Jokowi  beberapa waktu lalu, pasca terpilih telah mebangun kerja sama dengan Cina melalui program Tol Laut dalam rangka pengembangan maritim. "Kondisi ini akan memudahkan Cina untuk menguasai Indonesia melalui selat Malaka," ungkap Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit, dalam diskusi Pokja Petisi 50 bertema Tantangan Mengupas Kebijakan Politik Luar Negeri Jokowi-JK, Selasa (13/1/2015). Menurut Hendrajit, sebaiknya aspek kerja sama tersebut harus diperhatikan kembali oleh Jokowi karena hal ini akan memungkinkan Indonesia bisa masuk perangkap Cina lewat skenario kerjasama ekonomi. Ia pun mengingatkan, Pemerintah Jokowi perlu mengenali agenda strategis Cina abad 21 sebelumnya. "Saya pikir agenda Tol laut ini merupakan poros maritim dunia implementasi sea power, bisa menjadi program super dahsyat di Kawasan Asia Pasifik kalau menggenggam dulu Trisakti," tegasnya. Hendrajid menilai, jika Indonesia tetap mendesak Tol Laut terlebih dahulu maka perlu pola pengamanan dan pengawasan yang handal, profesional, sinergis, canggih terhadap titik-titik strategis di wilayahnya." Karena kalau tidak kuat akan membuka peluang negara lain mencamplok Indonesia," duganya. “Banyak sumber daya alam yang dimiliki Indonesia maka bisa akan melahirkan bencana geopolitik di situ. Maka dengan kebijakan Tol laut tersebut bisa jadi menimbulkan masalah yang lebih besar dan kompleks,” tambahnya. Ia memaparkan, geopolitik sebagai ilmu pertahanan nasional kalau dibandingakn dengan Amerika mengcounter harus mengusai geopolitik terlepas mereka berlatar belakang  pengusaha, kedokteran, kebudayaan, sehingga ketika mereka di tempatkan dimana saja mereka sudah mengetahui mengenei geo politik suatu negara. Selain itu, juga mereka diajarkan mengenai geo sejarahnya. "Pertarungan Cina di Laut Cina Selatan dan Laut Malaka itu 80 persen kepentingam vital lewat uranium, natunan, sumber daya alam. Dan sekarang ini sudah dicaplok oleh mereka," ungkap Hendrajit. Bahkan, lanjut dia, proyeksi 2020 Cina berencana akan memiliki lebih dari 500 kapal dan 15.000 personel menyaingi petugas Amerika Serikat. “Mereka ini sedang bersaing antara Cina dan Amerika, sehingga Amerika Serikat saat ini juga semakin memperkuat kehadiran militernya di Darwin, Australia untuk mengontrol juga perairan Cina selatan dan Malaka,” bebernya. “Kejasama maritim pihak Cina dan Tol Laut merupakan Modus lain Cina, jembantan Selat Sunda investasi yang diberikan Rp100 trilun itu di tangan mereka guna memudahkan untuk menguasai Selat Sunda,” ungkapnya pula. (Asm)