Jakarta - Fraksi yang tergabung dalam ‎Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dipastikan dapat jatah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tengah berkonflik, baik itu kubu Romahurmuziy (Romy) maupun kubu Djan Faridz. ‎"Fraksi PPP pasti dapat semuanya (Fraksi PPP kubu Romy dan Djan Faridz) pimpinan AKD," kata Anggota Fraksi PDI-P DPR RI Arif Wibowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015). Penentuan itu nantinya akan dibahas dalam rapat pengganti Badan Musyawah (Bamus) DPR hari ini yang dihadiri pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di DPR. Namun, sayangnya Arif belum bisa memastikan Fraksi PPP dua kubu tersebut ditempatkan di pimpinan AKD mana begitu juga dengan PDIP. ‎Ia mengaku sampai saat ini belum mengatahui informasi itu, karena masih dalam pembahasan di internal fraksi KIH serta menunggu perubahan terhadap Peraturan DPR RI No.1/2014 tentang Tata Tertib yang nantinya akan disetujui terlebih dahulu melalui Rapat pengganti Bamus. Sementara itu, secara terpisah Anggota Fraksi PPP kubu Romy di DPR, Arsul Sani dan Anggota Fraksi PPP kubu Djan Faridz di DPR, Achmad Dimyati Natakusuma membenarkan jika mereka mendapat jatah pimpinan AKD. Bahkan katanya PPP akan mendapat empat pimpinan AKD baik kubu Romy maupun Djan. "Infonya FPPP dapat 4 pimpinan AKD karena FNasDem tidak ambil jatahnya pimpinan AKD. Tapi itu belum pasti dan masalahnya ditempatkan di pimpinan AKD mana, itu saya juga belum tahu," kata Arsul Sani. Namun saat ditanya, apakah kubu Romy mau berbagi empat jatah pimpinan AKD yang kemungkinan didapat dari fraksi KIH, Anggota Komisi III DPR tersebut mengatakan hal itu bisa saja terjadi karena di DPR tidak ada kubu-kubuan di FPPP. "Kemungkinan dapat semua," singkat Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP kubu Romy ini. Sedangkan Dimyati sendiri menegaskan, Fraksi PPP bahwa PPP pasti mendapatkan jatah pimpinan AKD, baik itu kubu Romy maupun kubu Djan, karena menurutnya, ‎dualisme kepengurusan yang terjadi di partainya tidak terjadi di DPR. Melainkan, hal itu terjadi hanya diluar DPR. "Di DPR tidak ada kubu-kubuan, semua kawan, sama-sama melakukan pengawasan," tegas Anggota Komisi I DPR ini. (Abn)