Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaedi Mahesa, mempertanyakan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon Kapolri Komisari Jenderal (Komjen) Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia menduga penetapan ini lebih bersifat politis. Pasalnya kata Desmond, penetapan ini terkesan mendadak dan terjadi secara tiba-tiba disaat DPR akan segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan bagi calon Kapolri. Jika memang Budi sudah diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi, Ia mempertanyakan mengapa KPK tidak menetapkan Budi sejak jauh hari. "Ini kan kesanya bisa jadi politis, maksud KPK apa menetapkan tersangka secara tiba-tiba," ujarnya di DPR, Selasa (13/1/2015). Menurutnya,  blunder KPK‎ dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak hanya kali ini saja. Sebelumnya, kata Desmond KPK sudah pernah menetapkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Penetapan ini juga ini dinilai politis, karena dilakukan secara tiba-tiba tepat pada saat PPP mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Demikian juga, penetapan KPK terhadap mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo sebagai tersangka terkait pengurusan pajak Bank BCA. Hadi ditetapkan tepat saat dirinya merayakan hari ulang tahun di kantornya, sekaligus dalam rangka perpisahan setelah dirinya pensiun dari Ketua BPK. "Coba kita liat yang ada kasusnya tidak jalan sampai sekarang. Jadi KPK jangan asal menetapkan tersangka, dengan bikin sensasi," paparnya. Untuk itu, Komisi III tetap memutuskan untuk melanjutkan proses hukum di DPR, dengan memanggil Budi Gunawan untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang rencananya akan dilakukan pada Rabu (14/1/2015). "Ini tetap dilanjutkan karena ini sudah teragendakan, jangan sampai tertunda," jelasnya. Menurutnya, layak atau tidaknya Budi Gunawan sebagai Kapolri bisa diliat besok pada saat Budi mengikuti tes di DPR. Nantinya, Budi juga akan ditanyakan oleh Komisi III prihal dugaan rekening gendut. Hanya saja Ia menegaskan, bahwa pejabat yang memiliki rekening gendut, tidak bisa semua dikatakan hasil dari korupsi.(Abn)