Jakarta - Polri adalah organisasi bersenjata. Pemimpinnya harus memiliki integritas dan wibawa agar ditaati bawahannya. “Karena itu, kontroversi dan polemik atas penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi tidak boleh dibiarkan,” kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, kepada Obsession News, Senin (12/1/2015). “Kalau presiden tidak segera mengatasi kontroversi ini, bukan hanya akan menggerus wibawa yang bersangkutan saat nanti jadi Kapolri, tapi juga bakal menimbulkan demoralisasi pada bawahannya,” tutur Adhie yang juga Mantan Jurubicara Presiden era Gus Dur. “Menurut saya, munculnya polemik atas Komjen Budi Gunawan karena Jokowi dan kelompoknya, sebagai pendatang baru di panggung kekuasaan, tidak paham arti ‘hak prerogatif’ di negara demokrasi,” ungkapnya pula. Adhie menegaskan, hak prerogatif presiden itu sebenarnya hanya untuk membentuk kabinet. Sedang untuk jabatan publik lain, tetap harus melalui mekanisme yang transparan. “Sekarang ini kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, dalam prakteknya sulit mendapat tempat,” bebernya. Jadi, jelas Adhie, praktek ketatanegaraan negara demokrasi, hak prerogatif tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri, kecuali dalam hal pengambilan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. “          Khusus untuk memilih panglima TNI, Kepala Staf TNI AD, AU, AL dan Polri, sebaiknya presiden menghormati mekanisme di internal mereka,” tandasnya. “Hidupkan dan hormati keputusan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi di masing2 organisasi. Agar lahir pimpinan yang berintegritas dan dihormati bawahannya. Bila pimpinan dianggap tidak berintegritas perintahnya tak akan dituruti. Padahal mereka bersenjata,” tambahnya. Menurut Adhie, salah satu pemicu seringnya terjadi bentrokan antara TNI dan Polri adalah hilangnya integritas dan wibawa pimpinannya karena presiden salah menafsirkan hak prerogatif. “Sehingga hanya yang dekat dengan presiden atau orang-orang presiden yang bisa jadi pemimpin,” paparnya. (Ars)