Jakarta - Harga BBM Premium yang diturunkan oleh pemerintah menjadi Rp7.600 per liter (0.6489 US dollar pada kurs Rp13.000 rupiah per US Dollar) dan harga BBM premium belum sesuai dengan harga real BBM di pasar komoditi internasional yang terus terperosok hingga untuk harga Gasolineyang (BBM) RBOB rata-rata MOPS (Mean of Platt Singapore yang berkisar 56.449$ US / barrel) jika dihitung per liter hanya sebesar 0.355 $US/liter atau Rp4.615/ liter. Jika harga BBM di pasar dunia yang sebesar 0.355 $US / liter ditambah  pajak bahan bakar minyak yang ditetapkan 5 %, Suku Bunga LIBOR sebesar 0.016 persen/ bulan, biaya shipping BBM impor sebesar 0.072 US Dollar per barrel, biaya penyimpanan dan biaya distribusi di domestik ditambah margin keuntungan sekitar 5 % maka harga jual BBM akan menjadi 61.4 US $/barrel. “Dengan harga sampai ke konsumen 61 dolar AS per barrel maka harga BBM dalam negeri dengan kurs dolar saat ini Rp13.000 menjadi Rp5.020 per liternya. Impor BBM tidak bisa dikenakan pajak pertambahan nilai karena BBM tersebut diolah di luar negeri,” ungkap Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono, kepada Obsession News, Minggu (11/1/2015). “Pengorderan pembelian BBM impor yang dilakukan awal Januari 2015 akan mulai dijual awal Februari 2015 dan pemerintah harus jujur untuk menurunkan harga BBM hingga menjadi Rp5.050 tanpa disubsidi.  Jika tidak diturunkan harganya hingga Rp5.050 per liter, artinya ada aliran keuntungan yang dinikmati oleh para mafia migas yang ada di lingkaran Jokowi saat ini,” paparnya terkait Highlight Ekonomi Lembaga Kajian Jokowinomic. Selain harga BBM yang harus turun, lanjut Arief, tarif dasar listrik (TDL) juga harus turun hingga 40 % karena turunya harga BBM di pasar dunia. Apalagi saat ini hanya tinggal 30 persen pembangkit listrik PLN yang menggunakan BBM dan selebihnya menggunakan batubara, geothermal, gas dan air terjun. “Harga jual batubara juga sudah turun hingga 40 % dari harga semula, yang saat ini harganya hanya tinggal 48 dolar AS per ton. Jika tidak diturunkan tarif dasar listrik ini juga artinya pemerintah Jokowi gagal dalam melakukan efisiensi produksi listrik,” ungkapnya pula. Ia pun menilai, hanya impian Jokowi saja ekonomi Indonesia akan tumbuh 5.2 persen tahun 2015 ini. “Sebab, real inflansi yang sudah 2 digit dan diikuti kenaikan tarif transportasi yang naik hampur 25 % akibat kebijakan Jokowi yang tidak pro Trisakti dengan menaikkan harga BBM dan tarif dasar Listrik,” bebernya. Ekonomi Ajaib Doraemon Terkait target swasembada pangan yang ditargetkan oleh Jokowi pada tahun 2016 itu, menurut Arief,  juga hanya angan-angan belaka dari Jokowi yang cuma modal membangun 43 waduk untuk mendukung pertanian. “Memangnya bangun waduk cukup waktu dua tahun dan memang tanpa feasibility study dan memang gampang apa untuk pembebasan lahannya,” ujarnya mempertanyakan. “Proyek waduk Jati Gede di Subang saja sudah sejak zaman Soeharto tidak terealisasi akibat pembebasan lahan. Kok Jokowi ngomong kayak jual kecap saja!” seru Ketua Umum FSP BUMN Bersatu. Apalagi, lanjut Arief, pembangunan waduk di luar pulau Jawa juga tidak banyak implikasinya dengan pengembangan swasembada pangan, karena pangan masih diproduksi 80 persen di pulau Jawa. “Sebab di luar Jawa mesti ada pembukaan lahan baru pertanian yang membutuhkan waktu tahunan dan mulai bisa berproduksi,” paparnya. Selain sarana dan prasarana pertanian yang harus direvitalisasi membutuhkan dana yang tidak sedikit dan waktu yang tidak cepat, Arief mempertanyakan, apakah tim ekonomi Jokowi sudah tahu kalau dari tahun ke tahun tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian semakin turun jumlahnya akibat rusaknya pranata sosial pertanian di pedesaan. Sebab, jelas Arief, menurut beberapa penelitian sosial saat ini minat angkatan kerja baru di pedesaan tidak untuk bekerja di sektor pertanian dan mereka lebih suka bekerja di sektor industri atau sektor informal yang jauh lebih baik daripada di sektor pertanian karena jika kerja di pabrik alasan mereka tubuhnya lebih bersih dari lumpur dan gampang kredit motor dibanding jadi petani. “Jadi, hanya omong besar saja Jokowi mau swasembada  pangan pada tahun 2016,” pungkasnya. Terkait pembangunan infrakstruktur untuk membangun infrakstruktur sarana dan prasarana perhubungan kereta api di Kalimantan dan Papua, menurut Arief, hal itu juga cuma mimpi di siang bolong karena kajian proyek tersebut belum ada. “Waktu jadi gubenur saja banyak proyek yang mangkrak dan tak kunjung terealisasi dalam dua tahun seperti proyek MRT yang tidak jelas kapan selesainya,” ungkap dia. Begitu juga rencana membangun pelabuhan untuk mengaplikasi program tol laut, lanjutnya, juga tidaklah gampang seperti Nobita meminta sesuatu pada Doraemon. “Sebab pembangunan pelabuhan itu tidak cukup lima tahun mulai dari studi kelayakannya dan belum lagi perhitungan dari sisi ekonominya dan dampak sosialnya. Contoh saja sudah 5 tahun proyek terminal pelabuhan peti kemas Kalibaru di Tanjung Priok tak kunjung selesai,” bebernya. Terkait perlindungan kekayaan alam laut dengan cara menegelamkan kapal pencuri ikan di laut Indonesia, lanjut Arief, juga bukan hal yang efektif yang bisa mengurangi ilegal fishing. “Dan pemerintah Jokowi juga tidak jelas blue-printnya untuk membangun industri kelautan dan membangun poros maritum. Hal ini tergambar dari kapal-kapal pencari ikan yang kuno dan kurangnya dukungan pada TNI AL untuk patroli di laut agar mencegah ilegal fishing, serta bisnis tranportasi kargo laut yang banyak menggunakan kapal-kapal berbendera asing,” bongkarnya. “Jadi, kesimpulan dari semuanya kita bisa mengatakan bahwa sistim program ekonomi Jokowi itu hanya hayalan belaka dan mirip seperti Nobita yang punya kucing ajaib Doraemon,” simpulnya. (Ars)