Jakarta – Pihak Partai Gerindra mengingatkan, pengajuan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai calon Kapolri memang merupakan hak prerogatif presiden, namun salah besar jika  penggunaan hak prerogatif presiden tersebut dilakukan dengan mengabaikan begitu saja kritikan,  aspirasi dan masukan dari masyarakat. “Kami melihat sedikitnya ada dua masalah yang harus di clear khan lebih dahulu oleh Jokowi terkait pengajuan Budi Gunawan tersebut,” tegas Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman SH MH kepada Obsession News, Minggu (11/1/2015). Habiburokhman memaparkan, yang pertama dan sangat mengejutkan adalah pengakuan petinggi PDIP Trimedya Pandjaitan bahwa Budi Gunawan ikut menyusun visi dan misi pasangan Jokowi - JK pada saat Pilpres lalu.  “Jika pernyataan Trimedya tersebut benar tentu ini merupakan masalah yang sangat besar,” tandasnya. Oleh karena itu, menurut dia, patut dipertanyakan bagaimana mungkin perwira tinggi Polri aktif ikut menyusun visi-misi salah satu dari hanya dua pasangan Capres-Cawapres. “Yang kita ketahui, penyusunan visi-misi merupakan  domain Tim Sukses pasangan calon,” bebernya. “Bukankah seharusnya seluruh anggota Polri bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Penyusunan visi dan isi pasangan Capres - Cawapres jelas bukan merupakan bagian dari tupoksi Budi Gunawan yang saat itu menjabat Kalemdiklatpol,” ungkapnya pula. Habiburokhman menegaskan, netralitas Polsi adalah salah satu isu paling panas pada Pilpres lalu. Meskipun berulang-kali pejabat Polri membantah tuduhan telah berpihak pada salah satu pasangan calon, namun sebagain masyarakat tetap merasa Polri telah bersikap tidak netral. Yang kedua, lanjutnya, adalah soal tidak adanya tahapan pemeriksaan rekam jejak oleh KPK dan PPATK sebagaimana beberapa waktu lalu dilakukan Jokowi saat menyeleksi calon menteri. “Secara logika agak janggal jika untuk menyeleksi menteri-menteri yang tugasnya tidak terkait langsung dengan hukum saja Jokowi  merasa perlu meminta rekomendasi KPK dan PPATAK , justru untuk jabatan Kapolri yang merupakan ujung tombak penegakan hukum Jokowi tidak meminta rekomendasi dua lembaga tersebut,” tuturnya. Walaupun tidak disyaratkan oleh UU manapun, jelas dia, tetapi rekomendasi dari KPK dan PPATK soal bersih tidaknya pejabat yang akan dipilih sangat penting untuk meraih kepercayaan publik terutama dalam konteks penegakan hukum dan  pemberantasan korupsi. “Jika diibaratkan korupsi adalah sampah dan penegak hukum adalah sapunya, bagaimana mungkin sang sapu bisa digunakan untuk membersihkan sampah  jika sapunya sendiri kotor,” pungkas Ketua DPP Partai Gerindra. Oleh karena itu, tegas Habiburokhman, Jokowi harus menjelaskan ada masalah apa sehingga kali ini tidak ada rekomendasi KPK dan PPATK. “Terlebih nama Budi Gunawan beberapa waktu lalu sempat dipergunjingkan terkait isu rekening gendut,” paparnya. Ia pun menilai, tidak adanya rekomendasi KPK dan PPATK dalam pengajuan Budi Gunawan ini justru kontra produktif bagi Jokowi sendiri. “Wajar jika masyarakat menganggap proses seleksi mentri dengan melibatkan KPK dan PPATK kemarin hanya pencitraan karena kebijakan tersebut tidak dilanjutkan pada seleksi Kapolri,” terangnya. “Kami sangat berharap agar dua masalah tersebut dapat dijawab oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Mungkin memang benar penilaian Jokowi bahwa Budi Gunawan adalah putra terbaik Polri saat ini dan cocok untuk menjadi Kapolri. Justru itu kami tidak menginginkan ada masalah-masalah yang mengganjal pencalonannnya!” seru Habiburokhman. “Kami perlu mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah syarat pertama keberhasilan kerja penegakan hukum. Perlu digaris-bawahi bahwa dalam waktu beberapa tahun ke depan banyak sekali agenda penegakan hukum yang cukup berat, tanpa adanya kepercayaan publik kami khawatir Kapolri yang baru akan kesulitan dalam  menjalankan tugasnya,” tambahnya. (Ars)