Jakarta - Pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia sesungguhnya bukan hanya sekedar yang mutlak atau sangat vital, melainkan persoalan hidup matinya peradaban bangsa kita di masa depan. Tapi disayangkan di Indonesia pendidikan selalu dicampur-adukkan dengan politik, sehingga profesionalitas tidak lagi diutamakan. “Menurut saya terpuruknya kualitas pendidikan di Indonesia sekarang ini menjadi ajang arena politik. Jadi setiap kursi anak didik kita ini diganggu oleh politisasi atau premanisme-premanisme politik. Tidak jarang banyak di daerah yang dimutasi atau diganti sesuai kehendak penguasa Bupati atau Walikota setempat karena dianggap tim sukses yang sebelumnya,” ungkap Prof Dr Hafid Abbas, Ketua Komnas HAM kepada Obsession News, kemarin. Ada juga, lanjutnya, daerah pendidikannya diurus oleh urusan pasar karena pada dasarnya terserah pada Bupati dan Walikota. Kondisi ini secara tidak langsung kita sudah melanggar dua konvensi UNESCO dan AELO sebagaimana juga tercantum juga di pasal 43 mengenai penanganan pendidikan. Disebutkan bahwa pendidik harus memenuhi dua syarat, pertama guru harus berpengalaman, kedua harus mengerti pendidikan. “Pertama Guru berpengalaman, jadi kalau mau mengakat kepala sekolah jangan ambil pegawai urusan taman atau urusan pasar, tapi ambil urusan kepala sekolah. Begitu pula rumah sakit jangan ambil sarjana hukum atau isinyiur, tapi dokter umum sebagai kepala rumah sakit,” tandasnya. “Kedua harus mengerti pendidikan, teman-teman kementerian atau teman-teman di daerah kelihatannya tidak tertib di sini ada yang menangani pedidikan dari baground keahlianya rayap, ada ahli batuan, ahli air, macam-macam yang menangani pendidikan tapi mereka ini tidak memahami pendidikan, ada politisasi pendidikan di sini,” sarannya. Disangkakan pendidikan ini main-main, bangsa ini rugi kalau tidak memberdayakan pendidikannya, karena pendidikan merupakan jantung bangsa ini. yang terpenting hidup matinya masa depan bangsa ini kalau kondisi kita seperti ini maka akan disiksa oleh bangsa yang lebih pintar. Kurang dari 2,5 juta penduduk Indonesia di Malaysia diperlakukan sama dengan kita ketika mengalami penjajahan politik karena mereka lebih pintar”, tegasnya. Permasalahan pendidikan ini juga menjadi perhatian komnas HAM terkait permasalahan aktual (contemporary). Maka Negara harus hadir berperan aktif dalam menagani pendidikan, sebagaimana amanah UUD 1945 nagera harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dewasa ini pendidikan Indonesia cukup sangat disayangkan, meskipun anggaran sudah mencapai 20% baik APBN maupu APBD namu pendidikan masih memprihatinkan sebagaimana dilaporkan oleh Internasional liga global (27/11/2012) bahwa peringkat pendidikan Indonesia terletak pada urutan terendah di dunia bersama Meksiko dan Brasil. Kondisi ini sesuai laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan komisi  X DPR (21/3/2011) dapat dicerminkan bahwa 88,8% sekolah di Indonesia, mulai SD sampai SMA/SMK belum melewati mutu standar pelayanan minimal. Dari 201.557 (40,31%) sekolah di Indonesia berada di bawah standar pelayaan minimal, dan 10,15% yang memenuhi standar nasional pendidikan. Sedangkan sekolah yang dianggap mampu bersaing denga negara-negara  atau disebut rintisan sekolah bertaraf intenasional hanya 0,65%. Begitupun ditingkat perguruan tinggi yang dikapitalisasi. Tercatat sekitar 3.600 perguruan tinggi swasta dan hanya 92 pergurua tinggi negeri. Kondisi ini akan memperparah peningkatan masyarakat Indonesia untuk memutuskan guna melanjutkan pedidikan di perguruan tinggi. Kapitalisasi dan Kemiskinan Kapitalisasi pendidikan dan faktor kemiskian serta profesionalitas guru mempengaruhi wajah pendidikan di masa kini, apalagi dalam mengahadapi MEA 2015 ini mau tidak mau harus mampu menjawab ketertinggalannya. Data  yang ada menyebutkan ada 6.000 program studi yang belum terakreditasi atau tidak legal ada sebanyak 42% tenaga pengajarya masi berpendidikan S1. Dari jumlah 18 ribu program studi hanya 6-7% terakreditasi A, bahakan untuk Kopertis Wilayah X dari 1800 yang terakreditasi A hanya 10 program studi. Tetunya kondisi ini memprihantikan apalagi ditambah dengan angka kemiskinan ndonesia begitu tinggi juga menjadi latar belakang ketertinggalan pendidikan Indonesia sebagaimana data BPS per Maret 2014 penduduk miskin sebesar 28,28 juta dari total jumlah penduduk Indonesia 23.7641.326 orang. Angka ini menujukkan dampak dari fenomena kemiskinan politisasi dan kapitalisasi pendidikan, akibatnya warga miskin tidak mampu menempuh pendidikan sampai keperguruan tinggi terkhusus Indonesia Timur. Ditambah lagi dengan profesionaltas guru yang belum memadai. Tantangan MEA 2015 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dikabarakan diberbagai media akan mengganti buku pelajaran dengan perangkat eletronik yakni tablet (e-Sabak) sebagai alat untuk belajar-mengajar. Program ini juga harus didukung dengan fasilitas yang ada baik itu komputer maupun jaringan tentunya juga tidak luput dari listrik. Apalagi Indonesia tergolong kecepatan jaringanya terburuk menempati posisi 104 dunia dengan kecepatan 1,5 Mbps perdetik sedangkan malaysia 2,7 Mbps (peringkat 70) dan singapure peringkat 21 dengan capaian 6,9 Mbps sedangkan Korea 14,2 Mbps dengan menduduki posisi pertama, data (The Next Web). Menurutnya, segala upaya untuk memanfaatkan teknologi sepajang teknologi itu bisa disesuaikan dengan pengetahuan serta  kesediaan prasarana pendukung yang lain-lain itu itu harus kita dukung. Sebetulnya persoalan tablet sebagai sumber buku itu sudah lama itu namanya nikroponte dari harvard bisnis culture membuat itu sudah lama. "Saya sejak tahun 1995 sudah mendengar konsep itu dan tahun 2000 sudah membuat buku di afrika. Jadi itu tidak memerlukan listrik karena diricar saja bisa jadi aki dan lain-lain. Jadi dalam tablet itu bisa 100 buku yang masuk dan tinggal memilih saja”, himbau Prof. Dr. Fasli Jalal, SpGK, Ph. D, M.Kek Kepala BKKBN 9/1/2015 di gedug Media Center Kahmi Jalan Turi Jakarta Selatan. Menurutya kencanggihan teknologi yang dimiliki tablet, dapat memudahkan anak-anak untuk bisa download dan save buku langsung, apalagi kalaui ada tambahan aplikasi secara periodik maka secara tidak langsung ada tambahan buku baru. “Kita harus melihat secara ramah bahwa setiap teknologi akan memandu, sehingga ini bisa merupakan bagian percepatan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Karena kalau menunggu orang degan cara tradisional, dikotomi itu makin besar tapi kalau teknologi itu mampu mempercepat sumber belajar yang lebih bermutu kita harus dukung. Apalagi keterbatasan guru yang bermutu disana sehingga teknologi bisa membantu”, pungkasnya. Mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional (2009)  ini juga mengakui meskipun Indonesia pendidikannya urutan terendah namun Fasli Jalal  bersyukur bahwa Indonesia dari era buta huruf sudah pindah dari wajib belajar enam tahun, pindah kesembilan tahun sekarag sudah bicara wajib belajar 12 tahun. “Meskipun dewasa ini secara khusus pendidikan Indonesia mengalami kemajuan, namun dalam menghadapi tantanga MEA kedepan dengan kondisi sekarang tidak cukup. Karena negara lain kan melakukan hal yang sama yang kadang melakukan kecepatan yang lebih dari kita lihat, kita tidak melihat jenjangnya namun mutunya. Disini kita perlu kerja keras bagaimana pembelajaran yang bermutu terutama terletak pada guru karena semua tertumpuk pada guru, harapnya. Saya juga berharap kedepan bagaimana kurang lebih dari 3 juta guru yang ada di sekolah baik di Sekolah umum dan Madrasah itu bisa mennjadi guru-guru profesional secara bertahap agar mampu merangsang murid untuk senang belajar, mampu memberikan suasana pembelajaran yang menurut murid ada arti hidup mereka serta guru yang mampu memberi motifasi, sehingga murid selalu membuat pembelajaran sepanjang hayat”, katanya. “Harapan percepatan profesionalisme dalam waktu dekat dalam meghadapi MEA di Indonesaia lanjutnya kita harus memastikan bentuk-bentuk sertifikasi yang diakui baik dari politeknik maupun dari SMK dan perguruan tinggi. Jadi kita harus memastikan bentuk-bentuk sertifikasi yang di akui di internasional harus di dapat oleh mereka karena hanya itu bisa bekerja kemana-mana atau pekerjaan-pekerjaan internasioal hanya yang memiliki sertifikat yang bekerja khususnya perguruan tinggi”, tuturnya. “Kalau untuk seritifikasi guru tujuanya melahirkan guru yang profesional tapi kita tahu prosedurnya sekarang belum sesuai yang kita harapkan, sehingga pernah ditemukan meskipun sudah bersertifikat namun tambahan pengetahuannya dan hasil perubahan dan pembelajarannya belum begitu besar. Tapi kondisiya tapi saat itu sertifikasi itu baru berjalan tiga tahun”celahnya. Faslil Jalal menginginka guru-guru  yang diberi kesejahteraaan lebih baik bisa makin belajar secara mandiri, dan menggunakan teknologi “Karena mereka bisa mengkredit komputer, membeli buku tiap bulan dan belajar bersama di muswayarah guru pengetahuan dalam sekali sebulan”. “Memang di SD itu ada kelompok kerja guru, kalau ini kita bantu blogren sehingga guru bisa membuat agenda sendiri. Guru-guru juga makin rajin belajar apalagi kalau setiap tahun asosiasi guru mata pelajaran matematika, sejarah, dan ekonomi melakukan pertemuan-pertemuan ilmiah tahuanan, baik ditingkat kabupaten kota maupun provinsi sampai nasional, semoga ini bisa membantu” serunya. “Hadirnya teknologi akan banyak membantu guru tapi tidak harus dengan adanya teknologi baru guru berperan kadang-kadang guru juga kurang menguasai teknologi tapi bagusya jadi guru dengan peralatan yang selama ini dia kuasai. Tapi studi dimanapun teknologi bisa membantu percepatan pembelajaran serta lompatan pengetahuan yang diperoleh”, ungkapnya. (Asm)