Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil membantah jika tingginya inflasi tahun lalu karena adanya kenaikan harga BBM bersubsidi November 2014. Sofyan beralibi, tingginya inflasi lebih disebabkan buruknya tata niaga logistik nasional. "Saya tidak tahu tapi di berbagai negara, naik turun minyak yang tidak disubsidi tidak berpengaruh," ujar Sofyan di kantornya, Kamis (8/1/2015). Padahal beberapa saat sebelum kenaikan harga BBM di bulan November, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, dampak langsung kenaikan harga BBM subsidi di November menyebabkan tambahan inflasi 1,7%.  Kemudian untuk dampak tidak langsungnya bisa berlangsung 6 bulan hingga setahun dan akan kembali normal lagi. "Itu dampaknya sekitar 1%-2%, dan tidak akan sekaligus tapi akan menyebar dalam setahun," kata Suryamin di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (3/11). Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, mengomentari bantahan Menteri Sofyan Djalil tersebut. "Jangan asal jeplak lagi. Lebih baik Pak Sofyan ambil kursus kilat soal makro ekonomi. Kalau ini tidak tahu, itu tidak tahu, yang bersangkutan harus belajar lagi. Karena akan sangat berbahaya bagi Negara ini memiliki menteri koordinator perekonomian yang hal-hal mendasar tentang teori ekonomi makro seperti inflasi. Namun kalau sudah sulit belajar lagi, ya pilihan terakhir tinggal ganti saja, retooling," ujar Gede kepada Obsession News, Jumat (9/1). Gede menyatakan lebih setuju kepada pernyataan kepala BPS yang mencerminkan hasil penelitian statistik yang komprehensif dan terukur. Secara logika ekonometrik, dengan variabel bebas inflasi dan variabel terikatnya harga BBM, kedua variabel dalam model tersebut pastilah berkorelasi positif. Kenaikan harga BBM akan menaikkan biaya transportasi barang dan manusia, maka akan sangat beralasan bila para pelaku ekonomi ikut menaikkan harga produk barang dan jasa mereka setelah harga BBM naik. (Ars)